Jangan-Jangan Sandiaga Tak 'Ngerti' Indonesia?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Cawapres Sandiaga Uno ketika berkampanye di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Rabu (26/12), menyebut pemerataan infrastruktur di era Jokowi belum sepenuhnya menyentuh pedesaan. Hal itu membuat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf angkat bicara.

Juru Kampanye Nasional pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko balik mengkritik Sandiaga Uno yang sebelumnya menyindir pemerataan infrastruktur di pedesaan. Menurut Budiman, kritik Sandi itu mencerminkan dirinya tidak memahami otonomi daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembangunan infrastruktur di pedesaan.

"Iya, Sandi enggak ngerti tentang kewenangan antara pusat dan daerah, jangan-jangan dia enggak ngerti Indonesia, enggak ngerti apa itu anggaran, enggak ngerti apa itu otonomi daerah, enggak ngerti asas-asas desentralisasi," ujarnya di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan adalah kewenangan pemerintah daerah dan desa setempat, bukan pemerintah pusat. Itu konsekuensi dari penerapan sistem desentralisasi dan otonomi daerah.

Budiman mencontohkan, kewenangan pembangunan jalan pemerintah pusat dan daerah. Soal itu sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Bahkan, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pun turut mengatur bahwa pemerintah desa memiliki otonomi untuk menyusun program pembangunan infrastruktur di wilayahnya masing-masing.

"Dilihat dulu statusnya itu jalan desa atau jalan antar desa? Kalau dia jalan desa, mau dia jalan pake aspal atau pake beton, itu keputusan desa, itu kan permusyawaratan desanya," jelasnya.

Ia menambahkan, pemahaman mengenai pembagian kewenangan pusat dan daerah adalah hal mendasar yang harus dimiliki pejabat atau calon pejabat. Karena itu dirinya meragukan kapasitas Sandi bila tak memahami itu.