Menko Luhut: Jangan Ada Hoax di Tengah Bencana!

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut B Pandjaitan, menegaskan jangan ada lagi kabar bohong (hoax) di tengah bencana. Seperti diketahui, masyarakat yang ditimpa bencana tsunami di wilayah Banten sangat rentan termakan isu hoax.

"Jangan lagi ada kabar hoax sebab ini menyangkut nyawa manusia. Saya mengapresiasi pihak TNI dan Pemda yang pasang badan langsung untuk menenangkan masyarakat," katanya saat meninjau langsung penanganan pascabencana tsunami di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (30/12/2018).

Menko Luhut menilai penanganan pascabencana tsunami Selat Sunda sudah sangat baik. Adakalanya di sana-sini masih ada kekurangan, namun lanjut Menko Luhut segala hal itu akan terus diperbaiki.

"Jadi, jangan dibilang ini terlambat. Saya telepon langsung Ibu Bupati beberapa jam setelah kejadian, unsur-unsur di daerah langsung bergerak cepat dengan membangun posko terpadu. Saya menjamin negara akan selalu hadir. Walaupun bencana ini masalah daerah, namun pusat akan terus membantu dan mendukung sepenuhnya," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang memproses aturan yang bertujuan agar pencegahan dan penanganan bencana antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Badan SAR Nasional (Basarnas); serta institusi terkait lainnya lebih terpadu.

"Berkaca dari pengalaman peristiwa sebelumnya, kita sekarang sedang proses aturan tersebut. Diakui memang ada kekosongan dan masih ada masalah yang sudah bertahun-tahun. Nah, sekarang saatnya kita ubah. Pada bulan Januari nanti rencananya akan kita keluarkan setelah rapat terbatas dengan Presiden," ungkapnya.

Nantinya dalam regulasi tersebut di antaranya akan ada skema early warning system (sistem peringatan dini) yang akan dibuat lebih terpadu. Dengan demikian, antisipasi awal akan lebih baik dari saat ini.

Sejauh ini pemerintah berencana segera memasang piranti early warning system di tiga pulau yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau, yaitu Pulau Krakatau, Pulau Sertung, dan Pulau Panjang. Selain itu, akan dipasang di wilayah Pulau Semeleu, Mentawai, lepas pantai Padang, Bengkulu, dan daerah lain yang dipandang rawan bencana.

"Misalnya dari BMKG yang bekerja sama dengan Kementerian ESDM telah membuat data digital dari awalnya yang analog. Artinya apa? Data itu sudah mulai terintegrasi. Kita targetkan setelah regulasi ini keluar, keterpaduan akan lebih baik lagi," pungkasnya.