Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kajian pemerintah dalam menangani kasus hukum dinilai kurang komprehensif. Hal ini terkait berbedanya pandangan di lingkaran Presiden Jokowi mengenai pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.
“Itu dari dulu terlalu banyak kajian yang tidak komprehensif,” katanya, Jumat (25/1/2019).
Lanjutnya, ia mengatakan keputusan yang akan diambil cenderung berubah-ubah. Tambahnya, yang akhirnya Jokowi gagal mengambil keputusan jalan tengah.
“Dari dulu muter-muter, akhirnya nggak jadi dan berubah di tengah jalan," jelasanya.
Selain itu, sikap pemerintah terkait hukum yang tidak memiliki kepastian membuat publik kebingungan.
“Ditekan kiri, dia (presiden) ke kiri. Ditekan kanan, dia kanan. Ini yang nggak baik dari awal, niatnya nggak kuat,” tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil