Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjalan bersama capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. | Kredit Foto: Antara/Setneg-Agus Suparto
Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin menyatakan seharusnya Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik data impor pangan yang disampaikan Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo.
"Harusnya yang dikritik, kan katanya data tidak impor, tidak sesuai, serta menjanjikan swasembada pangan di awal, tapi entah kenapa (Prabowo) malah diam saja, mungkin Pak Prabowo ada pertimbangan lain," katanya di Jakarta, Senin (18/2/2019).
Lebih lanjut ia menilai perdebatan data pangan dalam debat capres putaran kedua yang berlangsung Minggu (17/2) dinilai belum maksimal.
Ia menilai debat tidak maksimal bisa jadi disebabkan karena konsep debat yang singkat.
Namun, Bustanul juga memberikan apresiasi kepada Jokowi karena telah menyajikan data terbaru soal impor beras.
"Selama ini, data impor beras beberapa kali sering jadi polemik, namun saya apreasiasi Jokowi sudah menggunakan data yang terbaru," katanya.
Menurut Bustanul, Jokowi memiliki celah untuk disanggah ketika menjawab impor beras adalah untuk antisipasi cadangan pangan nasional, karena menurutnya itu adalah jawaban politis.
Tapi, tampaknya peluang tersebut tidak dimanfaatkan Prabowo.
Baca Juga: Debat Semalam, TGB Ibaratkan Lomba Moto GP: Jokowi 'Tancap Gas' Ditikungan, Prabowo Tertinggal
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan bahwa impor beras yang dilakukannya adalah dalam rangka untuk menjaga ketersediaan stok pangan Nusantara.
"Mengapa kita impor? Untuk menjaga ketersediaan stok, untuk stabilisasi harga," kata Jokowi dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua itu.
Menurut dia, Indonesia harus memiliki cadangan pangan baik untuk bencana maupun cadangan pangan bila mengalami kondisi gagal panen.
Baca Juga: Jokowi: Jangan Buat Fitnah (Lagi)
Jokowi mengakui bahwa pada produksi beras pada 1984, Republik Indonesia memang telah swasembada.
Namun, pada 1984 itu, ujar dia, produksi beras baru mencapai 21 juta ton, sedangkan pada 2018 produksi beras mencapai 33 juta ton.
Dengan tingkat konsumsi sekitar 29 juta ton, maka berarti pada 2018 ada surplus sekitar 2,8 juta ton.
Debat capres putaran kedua ini mengangkat tema soal infrastruktur, energi, pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
