Jadi Syarat Penting UKM Bisa Naik Kelas, Sertifikasi Produk Katanya Gratis Loh

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring mengatakan, bentuk nyata fasilitas pemerintah untuk mendorong pelaku UKM naik kelas adalah dengan mendorong mereka memperoleh hak cipta, hak merek, atau sertifikasi lainnya. Upaya ini dilakukan dengan menggandeng stakeholder terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan lainnya.

Meliadi mengatakan, tanpa hak merek atau pun sertifikasi lainnya, produk UKM akan sangat sulit menembus pasar ekspor. Setelah mendapat sertifikasi, selanjutnya Kemenkop dan UKM mendorong mereka untuk bermitra dengan perusahaan atau wadah koperasi tertentu. Dengan begitu, produk-produk UKM mampu bersaing di pasar global.

"Bicara soal ekspor, itu semua harus dipersiapkan karena ekspor tidak bisa asal jadi, lalu diekspor. Dia harus ada standardisasi kualitas dan lainnya. Oleh sebab itu, karena jumlah UKM banyak, maka kami arahkan melalui kemitraan dengan perusahaan yang bisa ekspor, jadi kaya link and match," kata Meliadi dalam acara Sinergitas Pemberdayaan Koperasi dan UKM Potensi Ekspor di Yogyakarta, Kamis (21/3/2019).

Selanjutnya, untuk bisa menembus pasar ekspor lebih masif, Meliadi juga berharap pelaku UKM memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Penjualan secara online melalui e-commerce mutlak diperlukan karena, menurutnya, era teknologi seperti saat ini tidak dapat dihindarkan. Keberadaan teknologi mampu menghubungkan antara buyer dan produsen yang terpisah jauh oleh ruang dan waktu secara langsung.

"Kami juga dorong untuk terus mengembangkan SDM, permodalan, dan teknologinya. Ini kami bantu. Terlebih di zaman online atau e-commerce. Suka tidak suka, kita tidak bisa hindari, maka UKM harus gunakan teknologi ini, tanpa itu tidak bisa go internasional," imbuh Meliadi.

Sementara itu, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM, Victoria br Simanungkalit menambahkan, sinergi antarkedeputian di lingkungan kementerian dan dengan stakeholder terkait, akan terus ditingkatkan. Dengan begitu, koperasi dan UKM akan terlayani dengan optimal sehingga dapat mengakselerasi mereka untuk naik kelas.

Baca Juga: Kabar Baik Buat Mahasiswa, BUMN Tawarkan 9.000 Slot Magang Bersertifikat

"Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan sistem bisnis koperasi dan UKM serta peningkatan kapasitas usahanya yang berorientasi ekspor. Juga kami lakukan peningkatan SDM satgas pengawas dalam rangka penguatan lembaga koperasi," kata dia.

Salah satu unit UKM yang didorong oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran untuk bisa menembus pasar ekspor adalah sampah daur ulang. Menurutnya, potensi dan nilai jual dari sampah daur ulang di Indonesia sangat tinggi. Hanya membutuhkan ketelatenan serta kreativitas pelaku usaha untuk membuat produk yang berkualitas. Untuk bahan baku sendiri, Victoria mengungkapkan, bahan baku sampah yang bisa didaur ulang untuk dibuat produk sangat banyak terlebih banyak bank sampah yang dikelola oleh koperasi.

"Kami ingin masalah sampah ini diselesaikan secara holistik, permintaan dari China itu luar biasa loh, nah produk sampah daur ulang, misal kristal, itu belum bisa dipenuhi. Kami ingin mitrakan mikro ini untuk bisa hasilkan produk antara," imbuh Victoria.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM, Suparno membenarkan bahwa pengawasan yang selama ini dilakukan oleh kementeriannya adalah demi menjaga kualitas koperasi. Dia membenarkan, jumlah koperasi yang banyak belum tentu menentukan kualitas.

"Yang kami kedepankan adalah kualitas, para pelaku usaha mikro yang punya kesamaan, misal para pengrajin batik, ya bentuklah koperasi supaya punya ciri khas. Namun, harus dijaga kualitasnya agar bisa memberikan dampak nyata bagi ekonomi," kata Suparno.

Kemudian, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Srie Nurkyatsiwi berharap penyelenggaraan sinergi di wilayahnya tersebut dapat membantu koperasi dan UKM di Yogyakarta untuk bisa berkembang lebih baik.

Diakuinya bahwa pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta sudah cukup baik, namun tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih menjadi PR besar. Nilai indeks gini mencapai 0,441 pada Maret 2018 lalu atau yang tertinggi di Indonesia.

Oleh sebab itu, kepedulian Kemenkop dan UKM dalam membina pelaku koperasi dan UKM di wilayahnya melalui acara sinergi tersebut diharapkan dapat berdampak langsung bagi kualitas dan pendapatan UKM.

"Kami berharap penyelenggaraan (sinergi) ini akan berdampak terhadap apa yang kita lakukan bersama. Harapannya, ini akan menjadi pertumbuhan atau tambahan yang signifikan dan membantu UKM seperti yang jadi program pemerintah DIY," kata Srie.

Baca Juga: Kemenkop dan UKM Bersama IPB Sinergi Kembangkan Technopreneur dan Socialpreneur

Terkait dengan fasilitas pemerintah terhadap pelaku UKM, Kahono Sumitro, selaku pemilik usaha konveksi di DIY, bersyukur sudah mendapat hak merek yang dikeluarkan oleh Kemenkumham dengan fasilitas dari Kemenkop dan UKM.

Menurutnya, sertifikat hak merek yang diterimanya akan menjadi daya tawar yang positif bagi produknya di pasar. Dengan begitu, diharapkan ke depan usahanya dapat lebih meningkat lagi seiring dengan pengakuan pemerintah atas produknya. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, Kahono menegaskan prosesnya mudah dan gratis.

"Sebetulnya enggak sulit, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tahu-tahu saya dipanggil untuk menerima ini," ujar Kahono usai menerima sertifikat merek.