Kolaborasi dengan Swasta, Kunci Sukses Semarang Bangun Inovasi Pelayanan Publik

Lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, dan berdampak pada ekonomi masyarakat setempat adalah kualitas pelayanan publik yang diinginkan masyarakat dalam era digital saat ini. Namun, pemerintah daerah (pemda) dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Salah satunya, adalah keterbatasan anggaran dan pengembangan teknologi. 

Untuk mewujudkannya, penggunaan teknologi menjadi kata kunci yang dapat dijawab dengan kolaborasi strategis antara pemerintah dan swasta.

Hal ini diungkapkan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi dalam Konferensi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Po Hotel Semarang, Sabtu (30/3/2019). Selain membahas beberapa aspirasi pemda tingkat kota yang ingin direkomendasikan ke pemerintah pusat, konferensi ini berusaha menghadirkan berbagai contoh dan kisah sukses inovasi pelayanan publik dari berbagai kota .

Dalam salah satu sesi, DI Yogyakarta berbagi kisah sukses mengenai Jogja Smart Service, sedangkan Bandung berbagi mengenai Minilab Food Security, dan inovasi dari Depok tentang bagaimana mereduksi sampah organik dengan menggunakan black soldier fly.

Baca Juga: Penerapan Teknologi Digital Tingkatkan Mutu Pelayanan Publik

Pria yang akrab disapa Hendi ini menambahkan bahwa salah satu alasan utama pemda berkolaborasi dengan swasta dikarenakan pengembangan kota metropolitan tidak bisa hanya mengandalkan APBD kota masing-masing.

"Mengenai pengembangan smart city. Dari sisi anggaran, APBD kami (Semarang) tidak sepadan dengan Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Untuk itu, dalam upaya membangun sebuah kota metropolitan, pemerintah harus bisa memfasilitasi perusahaan swasta untuk berkolaborasi. Ibarat mobil, kami harus bisa bergerak bersama," ujar Hendi. 

Dalam sosialisasi ini, hadir pula Ketua Apeksi yang juga Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, beberapa wali kota dari daerah lain, dan jajaran pemda lainnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Sebagai tuan rumah konferensi, Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang juga berbagi kisah sukses dalam inovasi pelayanan publik dengan mengundang Go-Jek sebagai layanan on-demand dan pembayaran terdepan di Indonesia berpartisipasi dalam sesi diskusi berjudul "Kolaborasi dalam Membangun Inovasi Digital Pelayanan Publik".

Vice President Regional Public Policy & Government Relation Go-Jek, Damar Juniarto, dalam paparannya menyebutkan, "Melalui ekosistem kami, Go-Jek percaya pemanfaatan teknologi tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari, tetapi juga dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat, seperti layanan publik yang lebih murah, cepat, dan transparan serta berkembangnya ekonomi kerakyatan."

Baca Juga: Benarkah Uber, Grab, dan Go-Jek Dapat Uang Lebih Sedikit dari yang Terlihat?

Kolaborasi Pemkot Semarang dan Go-Jek telah dilakukan sejak 2018, tidak hanya dari sisi pelayanan publik, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi di Semarang. Damar memaparkan, beberapa contoh konkrit kerja sama yang telah dilakukan, seperti cashless payment di Bus Rapid Transit (BRT) Trans-Semarang dengan Go-Pay, pelatihan UMKM binaan Pemkot Semarang, serta pembayaran PBB di secara nontunai hingga kolaborasi dengan sesama swasta di Semarang, seperti kerja sama pembayaran nontunai di obyek wisata Sam Poo Kong.

Dalam forum yang sama, Hendi menjelaskan berbagai manfaat yang diperoleh Pemkot Semarang dari hasil kerja sama sejak 2018 ini, salah satunya membangun kebiasaan baik di tengah masyarakat dan pemerintah dalam hal transparansi.

"Kami juga bekerja sama agar Go-Jek membina UMKM binaan pemkot agar mereka bisa naik kelas, dan sejak 2018 kami bekerja sama dengan Go-Pay, pembayaran transportasi publik dan berbagai layanan lainnya. Cashless ini menjadi bagian dari habit masyarakat yang harus kami tumbuh kembangkan, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi juga pemerintah karena dengan Go-Pay, semua jadi tercatat dengan detail dan transparan," jelas Hendi.

Manfaat penggunaan pembayaran nontunai ini juga akan secara tidak langsung menarik masyarakat Semarang untuk menggunakan transportasi publik dan menambah pendapatan asli daerah.

"Pembayaran nontunai ini menjadi pilihan rata-rata 50.000 pengguna Trans-Semarang per bulan dikarenakan kemudahan dalam melakukan pembayaran. Di samping itu, untuk menarik wisatawan milenial, maka Go-Jek berkolaborasi dengan obyek wisata Sam Poo Kong untuk pembayaran nontunai sehingga memudahkan masyarakat membayar tiket serta menghindari kebocoran dari pengelolaan tiket pariwisata," tambah Damar.

Baca Juga: Ternyata Smart City Riskan Diretas, Begini Kata Pakar Siber

Dalam penutup sesi, Damar menyatakan, Go-Jek sebagai perusahaan penyedia layanan mobile on-demand dan pembayaran berbasis aplikasi terbesar di Indonesia, selalu terbuka untuk berkolaborasi bersama pemerintah mewujudkan inovasi pelayanan publik yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih transparan, serta berkembangnya ekonomi kerakyatan.