Intervensi Pemegang Saham, Kinerja BUMD Jabar Kendor

Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat Iwan Gunawan menilai kinerja BUMD di Jawa Barat masih kurang optimal. Pasalnya, masih ditemukan intervensi dari pemegang saham terbesar. 

"Umumnya kondisi BUMD di Jabar masih memprihatinkan dan perlu pembenahan," kata Iwan pada acara Seminar BUMD Jawa Barat 2019 di kota Bandung, Minggu (28/4/2019) sore.

Iwan mengimbau agar tidak terjadi intervensi terhadap BUMD yang kinerjanya sudah baik.

Baca Juga: Soal Pemilihan Direksi BJB, Kang Emil Harus Belajar dari Kasus Ini

"Jangan terlalu banyak intervensi terutama kepada bumd yang sudah bagus, percayakan kepada kader kader yang terbaik yang bisa menjalankan BUMD dengan baik. Bangun ekosistem profesionalisme," jelasnya.

Seperti halnya Bank BJB. Saat ini menunjukan kinerja yang bagus. Sehingga kinerja tersebut harus lebih ditingkatkan. 

"Untuk bank BJB sudah keren tinggal optimalisasi saja, infrastruktur dan orang yang mengelola pun sudah bagus, tinggal ekosistemnya dibangun supaya lebih profesional. Jangan banyak diganggu dengan intervensi. Saat ini pun bank BJB akan melakukan RUPS dan seleksi direksi serta komisaris, tentunya seleksi harus profesional dan memberikan kesempatan kepada para kader yang tahu kondisi pengembangan bank BJB ,"jelasnya

Baca Juga: Kredit Mikro BJB Tumbuh 11,1% di Triwulan I 2019

Selain itu, BUMD yang lain pun harus didorong untuk segera IPO, supaya pengawasanya menjadi lebih luas, dan lebih profesional. "Sementara bagi BUMD yang tidak performa segera lakukan revitalisasi dan review lagi core bisnisnya," imbuhnya.

Senada dengan pengamat ekonomi Universita Pasundan (Unpas) Acuviarta Kartabi yang menilai kondisi BUMD Jabar masih sangat memprihatinkan. 

"Secara umum kondisi bumd sangat memprihatinkan. Kalau lihat dari 42 perusahaan berapa yang menguntungkan. Dan kalaupun menguntungkan apakah itu cukup representatif dengan dana yang sudah ditanamkan. Kita berharap lebih besar dari yang dicapai," jelasnya.

Menurutnya, persoalan BUMD itu sangat banyak dari hulu sampai hilirnya itu bermasalah. Sehingga pembenahanya harus maksimal. 

"Kalau merunut membenahi lingkaran setan didalamnya adalah melalui proses pemilihan direksi atau komisaris yang betul betul profesional. Karena itu akan dirasakan dampaknya dalam institusi bisnis bumd. Artinya hal hal yang terjadi selama ini Konflik kepentingan antara Pemprov Jabar dengan direksi dan konflik kepentingan antara pemprov dengan komisaris itu harus dihilangkan. Artinya bahwa kalaupun ada persinggungan persinggungan itu saya kira harus dipertimbangfkan atas pertimbangan semata mata profesionalitas dan kemampuan," jelasnya.

Acuviarta menegaskan, harus ada perbaikan iklim terhadap pola keterkaitan pemprov dengan BUMD. Dimana peran biro investasi, peran pengawas, dan komisaris betul betul menjalankan fungsinya. 

"Jangan sampai komisaris itu hanya sebagai perwakilan Pemprov sebagai ATM saja," pungkasnya.