Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Insiden 21 dan 22 Mei 2019 yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari anak bangsa bukanlah perkara ringan.
Ketua Bidang Sosial Politik, Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI), Muammar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur dari jabatannya. Hal ini diminta terkait insiden aksi 21 dan 22 Mei 2019, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
"Aksi protes terhadap pilpres merupakan bukti kegagalan Jokowi dalam pelaksanaan pilpres meski KPU sebagai pelaksana teknisnya," katanya kepada wartawan, Senin (27/5/2019).
Baca Juga: Waduh! Tim Prabowo Bawa Nama SBY dan Megawati Nih
Lanjutnya, ia menceritakan saat Pemilu di jaman SBY tidak ada aksi ricuh. Bahkan, ia mengatakan angka meninggal petugas di TPS juga meningkat dibandingkan pemilu 2014.
"Pemilu serentak merupakan hasil kompromi pemerintah dan DPR, kedua lembaga ini (eksekutif dan legislatif) punya andil atas jatuhnya korban," ujarnya,
Lebih lanjut, terkait aksi 21-22 Mei, ia menilai hal tersebut sebagai akumulasi kegagalan Jokowi memimpin Indonesia. Bukan soal Pilpres, tetapi janji Jokowi yang akan membuka kasus HAM di masa lalu, namun malah pelanggar HAM dijadikan menteri.
Baca Juga: Buntut Ricuh 22 Mei, Nasib Menkopolhukam dan Kapolri di Ujung Tanduk?
Tambahnya, terlebih adanya pembatasan penggunaan sosial media, serta penangkapan aktivis yang kritik pemerintah merupakan ciri pemerintah tiran.
"Jangan-jangan demokrasi kita merupakan demokrasi rasa tiran. Karenanya, Jokowi mundurlah, anda akan dikenang sebagai pemimpin demokrastis bila mendengar aspirasi rakyat untuk mundur. Contohlah Soeharto yang ikhlas mundur meski kekuasaannya melebihi anda hari ini," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
