Horeee… People Power Menang di Hong Kong

Sektor bisnis Hong Kong bisa bernapas lega setelah pemerintah administratif Hong Kong menunda pembahasan RUU Ekstradisi. Mereka berharap pejabat negara lebih mengutamakan konsultasi dalam tahap legislasi ini. Demikian dilaporkan laman South China Morning Post (SCMP) pagi ini.

Sabtu (15/6/2019) kemarin memang pemimpin Hong Kong, Chief Executive Carrie Lam, mengatakan bahwa RUU ini akan ditunda pembahasannya, tapi tidak akan ditarik. Kemungkinan akan dbahas lagi pada akhir tahun ini.

Tara Joseph, presiden dari American Chamber of Commerce (AmCham) mengatakan kepada SCMP bahwa pihaknya lega dengan keputusan ini. Hal ini, ujarnya, menunjukan bahwa pemerintah mendengar suara rakyat dan suara dari komunitas bisnis.

Baca Juga: Apa di Balik Buku 'Jokowi People Power' yang Dibawa Amien Rais?

AmCham, yang menentang habis-habisan RUU ini, memang menginginkan agar Lam membatalkannya. Menurut kacamata AmCham, keputusan ini merupakan sinyal penting bagi komunitas internasional bahwa Hong Kong masih serius memproteksi dirinya dengan China sebagai  “satu negara, dua sistem.”

“Sekarang kami berharap pemerintah segera memperbaiki kepercayaan masyarakat,” tambah Joseph, “Transparansi dan aksi yang nyata dibutuhkan Hong Kong agar posisinya sebagai pemimpin bisnis bisa dipertahankan.”

Pengusaha Allan Zeman, yang sudah 40 tahun hidup di Hong Kong, berharap bahwa keputusan ini akan meredakan ketegangan. “Bisnis membutuhkan kepastian,” ujar Zeman, yang merupakan pendukung Lam. “Hong Kong dibangun berdasarkan azas kepercayaan. Ini yang menyebkan perusahaan asing merasa aman dan berani menyimpan uangnya di Hong Kong.”

Baca Juga: Apa Itu People Power?

Zeman berharap pengelolaan komunikasi dari pemerintah diperbaiki. Sehingga tidak perlu ada demo massif yang menurut para pendemo jumlah melewati 1 juta orang. Sementara versi polisi mengatakan demo dihadiri oleh 240 ribu orang saja.