Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menjawab pertanyaan wartawan saat akan meninggalkan Gedung KPK di Jakarta, Rabu (27/2/2019). Kedatangan Mahfud MD itu untuk berdiskusi dengan pimpinan KPK membahas permasalahan korupsi seperti korupsi di sektor swasta. | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pakar hukum Mahfud MD mengatakan oposisi tetap dibutuhkan dalam suatu pemerintahan guna mengkritisi kebijakan demi kebaikan bersama. Menurutnya, untuk menjaga keseimbangan pemerintahan diperlukan suatu komposisi antara di dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan oposisi di luar pemerintahan.
Ia meminta agar tidak semua partai bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Untuk itu, ia berharap ada setidaknya ada dua partai lain yang mau bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai oposisi.
"Jangan semua partai ikut bergabung ke situ (pemerintahan), misalnya PKS itu menyatakan tidak bergabung. Dia hanya 8 persen. Masak hanya 8 persen di DPR? Yang efektif, perlu ditambah 30 persenlah, masih perlu dua partai ke situ," katanya di Jakarta, belum lama ini.
Baca Juga: PKS Enggak Mau Sendirian Jadi Oposisi, Ngajak Siapa?
Mahfud menyebut bila rekonsiliasi peserta Pilpres 2019 tidak harus diartikan sebagai bersatu dalam satu lembaga eksekutif. Ia mengingatkan rekonsiliasi bisa juga dimaknai sebagai berbagai peran yakni memperdebatkan kebijakan antara eksekutif satunya legislatif demi kebaikan bersama.
"Kalau rekonsiliasi dalam arti bergabung, saya berharap ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan terhadap kebijakan pemerintahan," jelasnya lagi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
