Infrastucture Gap Tembus Rp20,25 T, Indonesia Sudah Siapkan Solusi?

Asian Development Bank (ADB) mencatat estimasi selisih infrastruktur atau infrastructure gap Indonesia di periode 2005-2015 mencapai US$1,5 triliun atau sekitar Rp20,25 triliun.

Dalam pertemuan dengan ARUP, Linklaters, KPMG, HSBC, dan Asia House di London, Inggris, Selasa (2/7/2019), Menteri PPN/Ketua Bappenas Bambang Brojonegoro mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan berbagai upaya guna mengatasi selisih tersebut.

"Pemerintah terus mendorong investasi infrastruktur agar semakin tumbuh, terutama melalui skema pendanaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggatan Pemetrintah (PINA)," ujarnya dalam rilisnya, Kamis (4/7/2019).

Baca Juga: Membuka Ruang Investasi Migas untuk Tingkatkan Eksplorasi

Investasi infrastruktur sosial terus didorong terutama untuk memenuhi target pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat di 2024, yakni akses air bersih nasional dan sanitasi sebesar 100%, penurunan tingkat buang hajat besar sembarangan sampai 0%, hingga akses perumahan nasional sebesar 52,78%.

Lebih lanjut dia mengatakan, infrastruktur pendukung transportasi di 2024 juga ditargetkan mengalami kenaikan signifikan, di antaranya total 20 bandara baru, jalur kereta baru sepanjang 1.350 kilometer (kumulatif), dan konstruksi jalan baru sepanjang 3.000 kilometer (kumulatif), serta konstruksi jalan tol baru yang juga sepanjang 3.000 kilometer (kumulatif).

Dia berharap investasi infrastruktur tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia agar mampu menjadi ekonomi terbesar kelima dunia pada 2045.

"Rencana pemindahan ibu kota juga menjadi fokus pembangunan kami ke depan, dengan harapan pemindahan tersebut tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan Indonesia-sentris dan mendorong pemerataan," tutup Bambang dalam pertemuan yang turut dihadiri para perencana, desainer, insinyur, arsitek, dan konsultan teknik tersebut.