Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kedua kanan), Menko Polhukam Wiranto (kiri) dan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding (kanan) menghadiri Harlah ke-20 PKB di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (22/7). Acara tersebut dihadiri juga oleh sejumlah pimpinan partai politik dan menteri Kabinet Kerja. | Kredit Foto: Antara/Reno Esnir
Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin menilai tidak etis PKB meminta-minta jatah kursi menteri ke Presiden terpilih Jokowi.
Baca Juga: PKB Sudah Minta 10 Menteri, Utut: Itu Urusan Bu Mega
"Permintaan 10 kursi menteri oleh PKB kurang etis, terlalu banyak," kata Ujang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, urusan mengangkat menteri adalah hak prerogatif Presiden bukan permintaan partai politik.
Ujang menegaskan, Presiden terpilih Jokowi tidak bisa tunduk dan patuh pada permintaan PKB tersebut karena hak menentukan menteri ada di Jokowi, bukan partai.
"Jika ada 34 kementerian, lalu PKB minta 10 kursi menteri, partai lainnya berapa? PDIP dan Golkar yang suaranya di atas PKB pasti minta jatah lebih banyak," ujarnya.
Menurut dia, apabila masing-masing partai koalisi Jokowi-Ma'ruf meminta jatah menteri yang banyak, maka itu tidak rasional dan tidak etis.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
