Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) bersama jajaran menteri antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya (kedua kiri), Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin (kiri) serta tamu undangan Muhaimin Iskandar (keempat kiri) mencoba kereta api bandara dari Bandara Soekarno Hatta menuju Stasiun Sudirman Baru, Tangerang, Banten (2/1). Waktu tempuh kereta dari Bandara Soekarno-Hatta ke Stasiun Sudirman Baru berdurasi sekitar 54 menit dengan tarif Rp70 ribu. | Kredit Foto: Antara/Rosa Panggabean
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika partai yang semula mendukung Prabowo-Sandi diberi jatah menteri dalam pemerintahan Jokowi-Kyai Ma'ruf Amin.
Baca Juga: Balas Cuitan Dahnil, PKB: Rizieq yang ke Arab Sendiri
"Siapapun boleh, dan tak harus menteri, bisa Kepala Badan (Kementerian/Lembaga), atau Dubes juga bisa," kata Muhaimin.
Kendati demikian, ia berharap jatah menteri untuk PKB tak berkurang seandainya Parpol oposisi masuk ke gerbong koalisi. Cak Imin, sapaan akrabnya menegaskan saat ini ia tak mematok berapa jumlah menteri yang akan menduduki posisi sebagai pembantu presiden.
"Enggak pakai target berapa, yang penting PKB mengusulkan dua sumber kader dan profesional," terangnya.
Muhaimin juga mengaku sudah bertemu dengan Jokowi, meskipun bukan membahas soal bagi-bagi jatah menteri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
