Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). | Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Wacana Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi menguat pascapertemuan Prabowo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Namun, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan Dr Emrus Sihombing menilai sejumlah kerugian yang dialami Prabowo jika bergabung dengan koalisi.
"Bukan berarti penggabungan keduanya tidak memiliki kelemahan, utamanya di Prabowo," katanya, saat dikonfirmasi, Sabtu (3/8/2019).
Kerugian pertama, kata dia, sebagian konstituen yang memiliki militansi kuat dengan Prabowo dan memilihnya di Pilpres 2019 akan kecewa dengan sikap bergabung di pemerintahan.
Baca Juga: Pak Prabowo, Ditunggu Bu Mega di Bali
Kedua, menurut dia, keberhasilan yang dicapai dalam pemerintahan lima tahun ke depan bisa dikatakan sebagai kesuksesan pemerintahan Joko Widodo meski ada juga peran Prabowo.
"Prabowo kan sebagai supporting, bukan variabel utama. Jadi, apapun keberhasilan lima tahun ke depan, dikatakan sebagai keberhasilan pemerintahan Jokowi," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner itu.
Apabila mau berhitung secara strategis secara politik, kata dia, memang Prabowo dan Gerindra lebih baik tetap berada di oposisi. Tetapi kalaupun Prabowo mau bergabung di pemerintahan lebih bagus.
Untuk kepentingan bangsa dan negara, lanjut dia, sangat bagus untuk menyatukan kedua energi itu dalam membangun Indonesia lima tahun ke depan.
Baca Juga: Ke Istana, Arief Poyuono Diutus Prabowo?
"Saya sendiri melihat Prabowo lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara," kata Emrus.
Menurut dia, banyak kalangan yang tidak melihat potensi itu sehingga seolah-olah mengharuskan Prabowo tetap berada di seberang, yakni oposan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
