PLN Jangan di Bawah Menteri, Langsung di Bawah Presiden

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) bukanlah Badan Usaha Milik Negara biasa. Karena PLN turut memegang tanggung jawab, amanah dalam melaksanakan Pasal 33 UUD 1945.

"PLN sama dengan Pertamina, melaksanakan pasal 33, memakmurkan bangsa," kata Kurtubi, Selasa, 6 Agustus 2019.

Oleh karena itu, Kurtubi mengusulkan agar sistem organisasi PLN yang ada saat ini harus diubah. Tidak terkecuali posisi Direktur Utama PLN dalam konteks pertanggungjawaban kerjanya. "Jangan di bawah menteri, kelembagaannya langsung di bawah presiden, biar lebih bebas menentukan kebijakan," kata Kurtubi menambahkan.

Kurtubi menegaskan, bahwa PLN bukanlah lembaga yang biasa. PLN merupakan lembaga milik negara, alat mempercepat kemakmuran rakyat. Selain di bawah presiden, dia juga mengusulkan agar PLN tidak dibagi-bagi.

"Dibagi-bagi tidak benar, Jawa dibagi tiga, yang lain juga dibagi," tuturnya.

Pembangkit Tenaga Nuklir

Tak hanya itu, Kurtubi juga mengusulkan agar PLN memulai masuk pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Menurut Kurtubi, tenaga nuklir murah, bersih, dan aman. "Bangsa ini nggak boleh takut dengan pembangkit listrik tenaga nuklir," kata dia.

Dengan mengusulkan tenaga nuklir, bukan berarti dia melarang tenaga batu bara, geothermal atau yang lainnya. Namun, dia dalam posisi tetap mendorong agar tenaga nuklir mulai digunakan.

"Kelebihannya nuklir bersih, masuklah nuklir untuk kepentingan rakyat, harus PLN yang bangun. Masak negara besar ini takut. Yang berhak takut Jepang, mereka yang berhak takut. Tapi sekarang mereka punya pembangkit listrik tenaga nuklir," katanya.

Kurtubi mengingatkan pada 1952, Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa bangsa ini harus menguasai teknologi nuklir untuk mensejahterakan rakyat. Tapi sampai hari ini, cita-cita itu tidak terwujud.

"Pembangkit tenaga nuklir amat sangat aman. Relatif murah bersaing dengan batu bara. Mari kita songsong PLN kuat, listrik stabil, aman bersih. Inilah masa depan kita," lanjut dia.

Kurtubi menambahkan, dengan tenaga 35 megawatt muncul kejadian listrik mati seperti kemarin. Dan pada saat itu, MRT yang hanya membutuhkan listrik yang sejengkal saja, masyarakat sudah menderita.

"Bagaimana kalau MRT kita kayak di Paris, London? Maka ini harus dibenahi." [mus]