Indonesia Police Watch (IPW) mendesak penegak hukum segera memproses hukum semua pemicu permasalahan yang terjadi di Surabaya dan Malang yang berdampak pada kerusuhan di Papua.
Mulai dugaan adanya aparat yang melakukan serangan verbal berupa kata-kata rasis kepada mahasiswa Papua di Surabaya, hingga oknum masyarakat yang menjadi provokator digital.
Selain itu, IPW juga mendesak Kapolrestabes Surabaya dimintai pertanggungjawaban karena tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) dalam peristiwa pengepungan Asrama Mahasiswa Papua.
"Semua pemicu kerusuhan harus diproses hukum untuk diminta pertanggungjawabannya," tegas Ketua Presidium IPW Neta S Pane, Sabtu (24/8/2019).
Ia mengungkapkan, bukan rahasia lagi kalau dalam kerusuhan selalu ada pihak yang menunggangi. Maka dari itu, dalam kasus Papua, aparat harus bisa menutup celah hal-hal yang dapat menjadi pemicu kerusuhan. Polisi diminta terus memantau perkembangan di sana.
"Tanpa pemicu, Papua sudah sangat panas. OPM, kelompok kriminal bersenjata, orang-orang asing yang ingin Papua terpisah dari Indonesia, dan lain-lain banyak bercokol di Bumi Cenderawasih untuk mengincar berbagai kesempatan membuat kekacauan. Inilah yang perlu terus-menerus dipantau jajaran Polri," papar Neta.
Sebagaimana diketahui, kerusuhan pecah di Papua dan Papua Barat dalam beberapa hari terakhir. Masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk memprotes penangkapan dan dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, kerusuhan yang terjadi di Papua berkaitan dengan peristiwa di Malang dan Surabaya. Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo menduga ada "agenda besar" di balik peristiwa yang terjadi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Muhammad Syahrianto
Tag Terkait: