Fit and Proper Test Anggota BPK, Tjatur Janji Kuatkan Pengawasan DPR

Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy berjanji akan melakukan transformasi, reorientasi dan modernisasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menguatkan kinerja pengawasan DPR sekaligus memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hal itu disampaikan Tjatur saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 di hadapan Komisi XI DPR.

Baca Juga: Kisruh Pencalonan Anggota BPK, DPD Minta DPR Tegas

Menurut Tjatur, pendekatan konvensional yang terapkan oleh BPK selama ini adalah mengumpulkan dan menguji bukti yang relevan dan valid untuk menilai kesesuaian antara fakta yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Perlu dilakukan transformasi dari pemeriksaan konvensional yang fokus pada kriteria, fragmented, serta berorientasi kepada yang telah terjadi di masa lalu menjadi pemeriksaan yang komprehensif, holistik, relevan dengan kebutuhan dan berorientasi kepada kejadian di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang," kata Tjatur di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2019).

Politisi Partai Amanat Nasional ini menjelaskan yang dimaksud pemeriksaan komprehensif adalah auditor harus memperhatikan berbagai faktor penting terkait dengan lingkungan internal dan eksternal yang menjadi pemicu terjadinya gap antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

"Sementara, pemeriksaan holistik adalah pemeriksaan end to end dari suatu proses, kegiatan, dan program untuk dapat memahami keterkaitan permasalahan sehingga rekomendasi penanganan dirancang untuk dapat mengatasi permasalahan secara tuntas tanpa menimbulkan masalah baru di bagian lain yang terkait," pungkasnya.

Ia pun menyarankan BPK harus melakukan reorientasi fokus pemeriksaan, tidak hanya berfokus kepada peristiwa di masa lalu saja, tetapi juga peristiwa yang sedang berjalan dan antisipasi kemungkinan  peristiwa di masa depan.

"Reorientasi ini meliputi pelaksanaan pemeriksaan atas proses, kegiatan, dan program yang berada dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan yang telah selesai pelaksanaannya. 

Sementara, dalam konteks pemeriksaan atas pengelolaaan keuangan negara, ia meminta pemeriksaan yang dilakukan BPK harus mengemas informasi hasil pemeriksaan berdasarkan isu per sektor, program, tingkat pemerintahan, dan klasifikasi lainnya.

"Sehingga tindakan penanganan atas suatu isu permasalahan tertentu dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi," terangnya.

Tjatur juga mendorong BPK melakukan modernisasi pemeriksaan dengan cara membangun dan mengembangkan sistem inovasi teknologi informasi yang modern untuk pemeriksaan, yang saling terintegrasi dalam institusi BPK maupun dengan entitas pemeriksaan.

Dia juga menyarankan agar segera direalisasikan web services BPK-DPR untuk menyajikan Laporan Hasil Pemeriksaan secara komprehensif dan up to date untuk memperkuat kinerja DPR terutama fungsi pengawasan pada awal masa sidang. 

"Peningkatan kinerja pengawasan DPR menjadi lebih efektif karena didasarkan pada data dan informasi yang handal, sehingga DPR dapat mengakses objek pemeriksaan BPK se-Indonesia sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku," tutupnya.