Kritik Menlu Iran: Palestina Bukan Real Estate yang Bisa Dijual atau Beli

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan kritikannya terhadap pemaksaan solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Ia menjelaskan bahwa solusi yang dia sebut sebagai solusi real estate itu akan menemui kegagalan.

Ia menjelaskan bahwa usia pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengatakan bahwa solusi yang ditawarkan Amerika Serikat (AS) untuk menyelesaikan masalah Palestina dan Israel akan gagal karena Palestina bukanlah real estate yang bisa dibeli atau dijual.

“Palestina adalah pergerakan. Palestina adalah aspirasi nasional, Palestina adalah kiblat pertama di dunia Muslim. Ini bukan bagian dari real estate, (Palestina) tidak dapat dibeli atau diperjualbelikan,” kata Menlu Zarif dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat 6 September.

“Aspirasi jutaan rakyat Palestina yang telah tinggal di luar tanah air mereka selama bertahun-tahun tidak dapat dihapus begitu saja oleh goresan pena, (aspirasi) itu tidak dapat dihilangkan melalui kesepakatan bisnis.”

Baca Juga: Situasi Memanas, Menlu Iran: Teluk Persia Tak Dijual!

Ia juga menambahkan bahwa Iran dan Indonesia mempunyai posisi yang sama, posisi yang menghormati hak-hak rakyat Palestina, yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak untuk memiliki tanah air, hak untuk negara mereka sendiri dengan Al Quds Al Syarif sebagai ibu kotanya. Al Quds Al Syarif adalah nama lain dari Yerusalem.

Menlu Zarif juga menjelaskan bahwa Iran bersama Indonesia akan terus memperjuangkan nasib rakyat Palestina, lewat berbagai forum, termasuk dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dalam organisasi gerakan non-blok, dan di PBB.

Diketahui, pada Juni, Pemerintah AS memperkenalkan rencana yang dinamakan “Perdamaian ke Kemakmuran”. Rencana itu diyakini dapat memberdayakan rakyat Palestina untuk membangun masyarakat makmur melalui investasi baru senilai USD50 miliar selama 10 tahun. Namun, rencana itu dikritik karena tidak memiliki solusi politik dan sama sekali tidak menyebutkan mengenai Israel mau pun negara Palestina. 

Rencana yang diajukan oleh Penasihat Senior Gedung Putih, Jared Kushner menganggap sebuah suap untuk membujuk Palestina kembali ke meja perundingan. Warga Palestina di berbagai lapisan mengkritik rencana itu sebagai upaya untuk membeli hak-hak rakyat Palestina, tanpa mengatasi masalah-masalah politik inti, terutama pendudukan Israel yang telah menghancurkan kehidupan sehari-hari warga Palestina selama beberapa dekade.