Fahri Hamzah | Kredit Foto: Ferry Hidayat
Fahri melanjutkan, hal-hal yang mungkin perlu didengar Presiden Jokowi secara langsung akan disampaikan oleh DPR dalam rapat konsultasi. Rapat konsultasi itu akan dihadiri pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan pimpinan Komisi III yang bertanggung jawab dalam penyusunan RKUHP.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), sudah menyepakati RKUHP disahkan menjadi UU dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (18/9) malam. Pengambil keputusan tingkat I ini ditandai dengan penyerahan berkas RUU antara Menkum HAM Yasonna Laoly dengan pimpinan Komisi III DPR.
Pengesahan RKUHP akan dilakukan dalam pengambil keputusan tingkat II di sidang paripurna terdekat. Akan tetapi, Presiden Jokowi pada Jumat (20/9) pekan lalu, meminta DPR RI menunda pengesahan RUU KUHP untuk mendalami kembali sejumlah materi pasal dalam peraturan tersebut.
"Untuk itu saya perintahkan Menkum HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
