Rouhani Dukung Pemindahan Kantor Pusat PBB ke...

Iran adalah salah satu negara yang masuk dalam larangan Muslim Trump. Semua warga negara Iran harus mendapatkan pengabaian khusus untuk diberikan visa ke AS.

Pemerintahan Trump dan pemerintah Iran telah bertukar ancaman sejak Washington menarik diri dari kesepakatan nuklir multinasional 2015 dengan Teheran tahun lalu. Sejak itu, AS terus menerus menjatuhkan sanksi terhadap industri dan individu Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. Sanksi itu membekukan aset Zarif di AS dan melarang orang Amerika melakukan bisnis dengannya.

Minggu ini, para diplomat dan pemimpin dari seluruh dunia menuju ke New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB, namun para pejabat Iran tidak diberikan visa untuk menghadiri KTT sampai beberapa hari sebelum kehadiran mereka sesuai jadwal.

Baca Juga: Soal Pertukaran Tahanan AS-Iran, Pompeo Pilih Bungkam

Penundaan itu mendorong Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menuduh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berusaha menghindari kewajiban AS untuk mengeluarkan visa bagi delegasi PBB.

AS biasanya memberi diplomat visa C-2, yang memungkinkan mereka untuk tetap di AS hingga satu bulan dan bergerak dalam radius 40 km. Sebagai tuan rumah PBB, AS hampir selalu mengeluarkan visa untuk pejabat asing yang ingin memasuki negara itu yang terkait dengan urusan PBB.

Namun, pada bulan Juni, beberapa minggu sebelum AS mengeluarkan sanksi terhadap Zarif, Departemen Luar Negeri membatasi pergerakannya hanya pada area enam blok antara markas besar PBB, misi Iran ke PBB, dan kediaman duta besar Iran untuk PBB.

Pada saat itu, PBB menyatakan keprihatinannya kepada AS tentang pembatasan perjalanan Zarif.

Ketika ketegangan terus meningkat, para pejabat Iran mengatakan mereka bersedia untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Trump jika sanksi AS dicabut -suatu kondisi yang Washington tolak, meskipun ada tekanan dari sekutu Eropanya.