Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/pd.
Original size: 5568 x 3712 px, 1.7 Mb | Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia, Muhammad Nurdiyansyah, menyatakan menolak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jumat (27/9).
Ia mengatakan pertemuan dengan Jokowi agar dilakukan terbuka agar dapat disaksikan masyarakat.
"Dilaksanakan secara terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh publik melalui kanal televisi nasional," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Baca Juga: Jokowi Pikir-Pikir Akan Keluarkan Perppu UU KPK, Bamsoet Ikut Dukung, DPR Lepas Tangan?
Baca Juga: Jokowi Pertimbangkan Keluarkan Perppu
Lanjutnya, ia mengatakan tuntutan mahasiswa telah disampaikan secara jelas di berbagai aksi maupun media. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini bukanlah pertemuan yang penuh negosiasi. Tetapi, sikap tegas Jokowi terhadap tuntutan mahasiswa.
"Secara sederhana, tuntutan kami tak pernah tertuju pada pertemuan, melainkan tujuan kami adalah Bapak Presiden memenuhi tuntutan," ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
