Megawati Bongkar Masalah Lapangan Kerja dan Hukum yang Disalahgunakan

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti masalah serius yang dihadapi bangsa, yaitu tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi dan lemahnya penegakan hukum.

Berdasarkan data Badan Statistik (BPS) er Mei 2026, tercatat 7,22 juta penduduk tidak bekerja, dengan 1.033.182 di antaranya merupakan lulusan diploma hingga doktoral.

Dalam pidatonya sebagai Inspektur Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (17/8/2026), Megawati mengaku heran dengan fenomena tersebut.

"Indonesia merdeka harus ditandai dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Bingung saya karena saya baru saja berapa hari ini diganggu oleh koran, karena katanya banyak orang-orang pintar itu tidak punya pekerjaan dan jumlahnya saya bingung kenapa katanya sampai sejuta. Ke mana mereka?" ungkapnya, dikutip Selasa (18/8).

Ia menegaskan telah menugaskan tim untuk menelusuri langsung ke lapangan guna mencari penyebab utama.

"Ini sedang saya suruh urus untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi. Itulah jalan peradaban kita," tegas Megawati.

Megawati menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi adalah kunci agar pendidikan tidak berhenti hanya sebagai gelar, melainkan menjadi motor pembangunan.

Baca Juga: Megawati Sentil Oligarki Tambang: Anak Cucu Bisa Miskin!

Selain isu pengangguran, Megawati juga menyinggung kondisi politik dan hukum di Indonesia. Ia menilai penegakan hukum masih lemah karena adanya praktik penyalahgunaan kekuasaan.

"Jalan ini menuntut dukungan sistem politik, khususnya perwujudan Indonesia sebagai suatu negara hukum. Hukum itu harus ditegakkan, bukan seperti sekarang ini. Hukum yang ada tetap ada, tetapi yang namanya berkeadilan bagi semua tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan tidak berjalan dengan baik," pungkasnya.