Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Rencana anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimatan Timur mulai digodok. Untuk tahap awal, pemerintah akan mengucurkan Rp2 triliun tahun depan. Anggaran tersebut hanya untuk lima kementerian. Belum ada dana alokasi khusus pemindahan ibu kota.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dana Rp2 triliun tersebut merupakan anggaran untuk biaya kajian dan perencanaan di lima kementerian.
"Masih tahap awal sekali. Belum masuk dana alokasi khusus. Sekarang masih di kementerian-kementerian. Ada lima kementerian," kata Bambang di sela acara Rapat Pansus DPR tentang Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (25/9/2019) lalu.
Baca Juga: Dukung Ibu Kota Baru, Sukanto Tanoto Tunggu Arahan Pemerintah
Hal serupa diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sri menegaskan, alokasi anggaran untuk pemindahan ibu kota belum ada, baik dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 maupun 2020.
"Sejauh ini belum ada alokasi anggaran. Cuma Rp20 miliar untuk kajian Bappenas," kata Sri diamini Bambang.
Berdasarkan perencanaan Bappenas, biaya pemindahan ibu kota negara diperkirakan mencapai Rp485,2 triliun. Ada tiga skema pembiayaan yang akan digunakan pemerintah. Melalui APBN, KPBU, dan partisipasi pihak swasta/BUMN.
Biaya tersebut sebagian besar akan dibebankan pada anggaran kementerian melalui skema KPBU yakni Rp253,4 triliun atau 54,4 persen. Sementara yang dibebankan dalam APBN hanya Rp89,4 triliun atau 19,2 persen. Pembiayaan melibatkan partisipasi swasta/BUMN sekitar Rp123,2 triliun atau 26,4 persen.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
