Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Dalam kesempatan sebelumnya, Bambang mengatakan, seperti dikutip dari Republika (27/9/2019), pemerintah akan melakukan inovasi dalam hal pembiayaan dari APBN. Pemerintah akan mengelola aset pemerintah seperti menyewakan hingga menjual gedung-gedung kementerian yang ada di Jakarta.
Aset-aset tersebut akan menjadi pemasukan yang signifikan bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur dasar di Kalimantan sebesar Rp93 triliun. Pengelolaan aset ini, menurut Bambang, tidak akan mengganggu penerimaan negara di APBN khususnya dari pajak.
Baca Juga: Pindah Ibu Kota, Bawahan Jokowi Tak Satu Kata, Gimana Sih?
Namun, Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan dari APBN akan lebih besar pada tahap awal. Tujuannya untuk menarik minat swasta agar berpartispasi dalam pembangunan ibu kota baru.
Sri menekankan pembiayaan dari APBN ini hanya untuk pembangunan Istana Presiden, Pangkalan Militer/Polri, ruang terbuka hijau, pengadaan lahan, dan infrastruktur dasar lain. Sedangkan pembiayaan melalui skema KPBU untuk pembangunan gedung kementerian, gedung parlemen, sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang tidak dibiayai APBN.
Anggaran dari swasta/BUMN direncanakan untuk membiayai pembangunan perumahan, pusat perbelanjaan, taman, perguruan tinggi, dan lainnya. Pembiayaan pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan tol akan diserahkan kepada BUMN.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
