Anggota Dewan Kehormatan (Wanhor) PAN, Dradjad Wibowo merasa hal wajar kalau ada ketidakpuasan di bidang polhukam terhadap pemerintahan Jokowi. Sebagai orang yang pernah bertugas sebentar di bidang polhukam, Dradjad mengaku sulit mencerna pilihan kebijakan yang diambil.
Menurut Dradjad, di Papua, terakhir di Wamena, demo dan kerusuhannya sudah bukan lagi protes biasa. Kasus itu menurutnya sudah jelas tindak separatisme. Korban jiwa dan kehancuran bangunan sangat jelas. Ada pelanggaran HAM oleh para separatis juga jelas.
Dradjad bahkan melihatnya sudah mengarah ke pembersihan etnis. Dradjad memakai Laporan dari Komisi Ahli yang bertugas berdasarkan Resolusi 780 dari Dewan Keamanan PBB yang mendefinisikn pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagai: “a purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas".
"Tapi di dunia internasional, narasi yang muncul justru klaim rasisme terhadap saudara kita di Papua. Ini ditambah berita tentang ketidakadilan terhadap mereka. Saya membaca banyak media dari Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Tulisannya seperti itu semua,” kata Dradjad melalui pesan singkat, Selasa (1/10).
Baca Juga: Wamena Makin Panas, Surat Gubernur Papua Bikin Bergetar
Baca Juga: 33 Warga Tewas, Apa Langkah Waterpauw soal Penanganan Wamena?
Dradjad menilai tidak ada narasi apapun yang kuat dari Indonesia, yang menjelaskan berbagai kejahatan terhadap etnis dan pemeluk agama lain di Papua. "Lalu apa tindakan aparat, khususnya dari Polri, terhadap itu semua? Tidak etis jika saya ungkap berdasarkan laporan intelijen yang saya terima,” kata politikus senior ini.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: