Demonstrasi 27.000 Lebih Petugas Polisi di Prancis, Tuntut Pemerintah untuk. . .

 

"Ini adalah peringatan keras kepada pemerintah dan Presiden [Emmanuel Macron]. Kami ingin jawaban dan tindakan nyata sekarang," kata Fabien Vanhemelryck, sekretaris jenderal perserikatan Aliansi Polisi.

 

Tema utama yang hadir dalam unjuk rasa yaitu meningkatnya jumlah petugas polisi yang bunuh diri. Cyril Benoit, seorang perwira dengan masa kerja 20 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa protes massa rompi kuning yang anti-pemerintah telah memperluas kekuatan sampai sering bentrok dengan polisi.

 

Ia mengatakan, dalam dua tahun terakhir, seorang petugas di unit polisi anti huru hara di pusat kota Auxerre melakukan bunuh diri dan yang lainnya berusaha untuk mengambil nyawanya sendiri. Serikat kepolisian, sampai tahun ini 52 petugas telah bunuh diri, jumlah itu naik dari total 35 pada 2018, menurut angka kementerian dalam negeri.

 

Baca Juga: Presiden Prancis Dorong AS dan Iran Segera Lakukan Pertemuan, Untuk Apa?

 

Benoit menyalahkan "kelelahan fisik dan psikologis" serta meningkatnya tekanan dari perwira senior untuk memenuhi target.

 

"Selalu ada tekanan pada polisi tetapi tidak pernah seperti ini," katanya.

 

Polisi menangis

 

Dalam hukum yang ada di Prancis, polisi tidak diizinkan untuk mogok atau berdemonstrasi saat bertugas. Beberapa petugas mengatakan kepada AFP bahwa mereka telah diberikan cuti oleh pimpinannya untuk menghadiri protes.

 

"Saya melihat rekan-rekan menangis," kata Antoine, seorang perwira polisi berusia 40 tahun yang sudah 15 tahun memerangi kejahatan.

 

Dia menuding pemerintah gagal membela petugas dalam menghadapi tuduhan berulang tentang kebrutalan, terutama terhadap demonstran rompi kuning—puluhan di antaranya telah terluka parah oleh peluru karet dan granat setrum.

 

"Televisi terus memutar ulang video tindakan polisi [yang diduga brutal] tetapi Anda tidak melihat batu yang terbang di atas kepala beberapa detik sebelumnya," jelas Antoine.

 

 

Pihak kepolisian juga menentang perombakan besar-besaran terhadap sistem pensiun, yang menghapus sebagian tunjangan mereka.