Perusahaan China yang Tindas Muslim Uighur kena Blacklist AS

Reuters melaporkan pada bulan Agustus bahwa Hikvision menerima hampir 30 persen dari 50 miliar yuan (USD7 miliar) pendapatannya dari luar negeri.

Hikvision belum bersedia mengomentari langkah yang diambil Departemen Perdagangan AS. Kedutaan China di Washington juga belum bersedia berkomentar.

Pada April lalu, kelompok bipartisan Parlemen AS mendesak langkah melawan perusahaan-perusahaan China yang mereka sebut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Mereka menyebut Hikvision dan Dahua secara khusus sebagai pihak yang terlibat.

Beijing telah menghadapi kecaman yang meningkat dari negara-negara Barat dan kelompok-kelompok hak asasi manusia karena mendirikan fasilitas yang oleh para ahli PBB gambarkan sebagai pusat penahanan massal yang menampung lebih dari satu juta etnik Uighur dan komunitas Muslim lainnya.

Baca Juga: China Culik Intelektual Uighur Tashpolat Tiyip di Jerman, Terancam Hukuman. . .

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo mengatakan pada pekan lalu di Vatikan mengecam China atas tindakannya terhadap kelompok minoritas. "Ketika negara benar-benar memerintah, negara itu menuntut warganya untuk menyembah pemerintah, bukan Tuhan. Itulah sebabnya China telah menempatkan lebih dari satu juta Muslim Uighur di kamp-kamp interniran dan itulah sebabnya ia memenjarakan para pendeta Kristen di penjara," kata Pompeo.

John Honovich, pendiri perusahaan riset video pengawasan IPVM, mengatakan Hikvision dan Dahua sama-sama menggunakan Intel Corp, Nvidia Corp, Ambarella Inc, Western Digital, dan Seagate Technology sebagai pemasok dan bahwa dampaknya terhadap perusahaan-perusahaan China akan “menghancurkan". Saham di Ambarella turun 12 persen dalam perdagangan setelah jam kerja.

Pada bulan Agustus, pemerintahan Trump mengeluarkan aturan sementara yang melarang pembelian peralatan telekomunikasi oleh federal dari lima perusahaan China, termasuk Huawei dan Hikvision.

Huawei berulang kali membantah bahwa itu dikendalikan oleh pemerintah China, militer atau dinas intelijen dan telah mengajukan gugatan terhadap pembatasan pemerintah AS.