Legislator Temukan Program Siluman Pemprov Jabar?

DPRD Provinsi Jawa Barat menilai Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat banyak memasukkan program siluman ke dalam rencana kerja 2019m Selain karena tiba-tiba muncul dan tidak pernah dibahas terlebih dahulu bersama pihak-pihak terkait, saat ini program itupun banyak yang tidak berjalan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Asep Wahyu Wijaya mengatakan, salah satunya penataan Situ Rawa Kalong di Kota Depok pada tahun ini. Ia menuturkan, pihaknya maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di bawahnya tidak pernah membahas proyek yang menelan biaya Rp30 miliar tersebut.

"Ini gila. Ada penataan Situ, tidak pernah diajukan OPD, enggak pernah dibahas, tiba-tiba programnya ada di sana untuk tahun sekarang," kata Asep kepada wartawan di Bandung, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Bilang BPJS Jebol Gara-Gara Rakyat Manja, Demokrat Ajak Anak Buah Sri Mulyani Berdoa

Baca Juga: Pak Jokowi, Mas AHY Sudah Siap Jadi Menteri Nih

Selain tak pernah dibahas, Asep pun menyayangkan revitalisasi Situ tersebut karena kewenangannya bukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, penataan daerah aliran sungai itu merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga akan menyalahi aturan jika menggunakan APBD Provinsi Jawa Barat.

"Kalimalang, itu kewenangannya pusat. Bukan kewenangan kita, lho," tegasnya.

Tak hanya itu, penataan alun-alun yang menjadi rencana kerja unggulan Ridwan Kamil pun menuai polemik. Dia juga heran dengan tiba-tiba munculnya penataan alun-alun Ciri Mekar di Kabupaten Bogor, sehingga tidak pernah dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Terlebih, Asep yang menjadi legislator provinsi sejak 2014 ini menyebut dewan bersama Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ahmad Heryawan, sudah sepakat untuk merevitalisasi alun-alun Jonggol di Kabupaten Bogor, bukan Ciri Mekar. "Itu baru beberapa. Banyak contoh lain yang tiba-tiba muncul, tidak dibahas dulu," katanya.

Asep mengungkapkan banyak program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2019 ini yang jalan di tempat. Selain dana yang tidak terserap, ini pun menunjukkan ketidakefektifan dari program kerja tersebut.

"Ternyata programnya banyak yang mogok. Ini dampak tak komunikasi dulu, tidak dibahas dulu," ujarnya.

Asep juga mempertanyakan keberadaan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk Emil untuk mempercepat jalannya pembangunan. "TAP itu tujuannya untuk akselerasi, percepatan. Tapi ternyata banyak yang mogok, anggaran banyak yang idle," katanya.

Dirinya pun mendapat banyak informasi dari anggota dewan dari partai pengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum pada Pemilu Gubernur 2018. "Teman-teman dewan pengusungnya (pada Pemilu Gubernur 2018) beranggapan persoalan-persoalan ini serius, berdampak massif kepada publik," ujarnya.