Bertemu Megawati, Pimpinan MPR Bahas Usulan Amandemen Terbatas UUD 1945

Politisi Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga ini memastikan, blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

"Jangan sampai karena tidak ada blueprint, pembangunan yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden tertentu tidak dilanjutkan di masa pemerintahan presiden selanjutnya. Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan," tandas Bamsoet.