Pengusaha Klining Service Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Alasannya...
Petugas melayani warga di Kantor Pelayanan BPJS Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Selasa (3/8/2019). Pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp51.000 menjadi Rp110.000 untuk kelas II. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Jika Kenaikan ini terjadi. Maka siasat dari Perusahaan cleaning service yakni dengan melakukan subsidi silang. "Karena tidak mungkin kita melakukan pemangkasan, bahkan pengurangan gaji karyawan," imbuhnya.
Sidiq berharap pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut. Setidaknya, kenaikkan ini jangan diberlakukan dalam waktu yang dekat. Sebab, pihaknya tidak mungkin meminta kenaikkan nilai kontrak kepada mitra usahanya.
"Apalagi penagihan kita ke klien, apakah pemerintah/BUMN, rata-rata 2-3 bulan kemudian baru dibayar. Artinya kalau premi harus dibayar penuh, kita harus nombok," ungkapnya.
Senada dengan, Ketua DPP Apklindo Jawa Barat Cecilia Fransisca mengatakan, jutaan tenaga kerja klining service akan terdampak apabila kenaikkan tersebut diberlakukan. Dalam setiap bulan, pihaknya harus mengalokasikan pembayaran BPJS Kesehatan sebesar Rp200-300 per orang, termasuk dengan keluarga pegawai.
"Artinya kalau naik 100%, industri klining service sangat merasakan bebannya," katanya.
Adapun Ketua Kadin Jabar, Tatan mengatakan sangat mengapresiasi usulan APKLINDO ini. Pihaknya pun akan menyampaikan keluhan para pengusaha klining service ke Presiden RI.
"APKLINDO ini merupakan asosiasi yang ada di Kadin. Kami akan mengusahakan apa yang menjadi aspirasi teman-teman APKLINDO. Diharapkan sampai ke Presiden Jokowi," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Vicky Fadil
