AS Tuding China Lakukan Pelanggaran HAM Berat ke Umat Muslim

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, mengatakan perlakuan pemerintah China terhadap umat muslim termasuk etnik Uighur di China bagian barat sebagai "pelanggaran HAM berat". Mike Pompeo menegaskan Washington akan terus mengangkat isu ini.

"Bukan hanya pelanggaran HAM berat, tapi kami pikir dunia juga tidak menyukainya, tidak menyukai perilaku China ini," kata Pompeo dalam interview dengan televisi Amerika PBS sebagaimana dikutip dari Reuters di Jakarta, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga: Kena Gelombang Panas AS-China, Bursa Domestik Meleleh!

Ditanyakan apakah Presiden China Xi Jinping bertanggung jawab terhadap pelanggaran tersebut, Pompeo berkata, "Xi Jinping memimpin negara itu seperti memimpin sebuah platoon tank. Dia bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi."

Sebagai hukumannya, pemerintah AS memperluas daftar hitam perdagangannya dengan memasukkan sejumlah perusahaan startup AI asal China dan mengumumkan pembatasan visa atas pejabat-pejabat pemerintah dan Partai Komunis China yang diyakini bertanggung jawab atas penahanan dan kekerasan terhadap minoritas muslim di provinsi Xinjiang.

Sebelumnya, Pompeo meminta semua negara untuk menolak permintaan China merepatriasi warga Uighur dengan mengatakan kampanye Beijing di wilayah China bagian barat dari provinsi Xinjiang sebagai "upaya menghapus warga negaranya sendiri".

Pakar di PBB dan para aktivis mengatakan paling tidak satu juta warga Uighur dan anggota kelompok-kelompok minoritas muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di wilayah terpencil. China membantah tuduhan tersebut dan mengatakan Xinjiang adalah masalah internal China.

"Belakangan ini pihak AS  menyerang kebijakan China atas Xinjiang melalui pretensi agama dan HAM dan membuat pernyataan-pernyataan keliru dan tak berdasar yang bertentangan dengan fakta-fakta yang ada," kata juru bicara Kemenlu China Geng Shuang kepada wartawan saat briefing harian di Beijing.

"China menyatakan sangat tidak puas dan dengan tegas membantah hal ini," katanya.