Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mereka yang Menolak Jatah dari Jokowi Patut Dicontoh, Ini Orangnya..

Mereka yang Menolak Jatah dari Jokowi Patut Dicontoh, Ini Orangnya.. Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro
Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Namun, tak sedikit yang mengincar posisi menteri dan wakil menteri. Bahkan, ada pula yang secara tegas menolak jabatan tersebut, uaitu politikus PDIP Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Diketahui, Adian menolak karena posisi menteri yang ditawarkan bukanlah bidangnya. Bahkan, ia menegaskan tidak mau memaksakan dirinya menjabat bidang yang tak ia kuasai.

“Iya kalau enggak mampu ya enggak mampu aja, ngapain maksain diri,” ujarnya.

Baca Juga: Orang Ini Berani Tolak Tawaran Jokowi Jadi Menteri, Geleng-Geleng...

Baca Juga: Jokowi Minta Maaf Banyak yang Tidak Terpilih Jadi Menteri

Sementara itu, Andi Gani, yang dikabarkan ditawari posisi wakil menteri menolak jabatan tersebut karena posisi itu tidak memberikan peluang untuknya punya kewenangan besar dalam mengambil keputusan.

Terkait itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai sikap menolak jabatan karena tak mau memaksakan kehendak patut dicontoh.

"Keduanya baik itu Adian maupun Andi Gani menolak dengan tegas saat Presiden Jokowi memintanya bergabung ke dalam kabinet. Sikap seperti ini sangat langka karena tidak mementingkan jabatan semata," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (26/10/2019).

Sambungnya, "Konsistensi keduanya menolak masuk dalam kabinet perlu diapresiasi, tentu menjadi teladan bahwa berkontribusi pada negara tidak selalu berposisi dalam jabatan," tambahnya.

Lanjutnya, ia juga menilai Andi Gani pas untuk menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja, meskipun pada akhirnya Jokowi memilih Ida Fauziah. Ia pun beralasan, jabatan tersebut harus diampu orang yang benar-benar berkecimpung di dunia ketenagakerjaan.

"Apalagi persoalan buruh saat ini begitu kompleks. Mulai dari revisi PP 78 Tahun 2015, tenaga kerja asing, masalah karyawan kontrak, dan outsourcing. Khawatir hubungan industrial malah justru akan memburuk," ucapnya..

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: