Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco merespons temuan alokasi anggaran Rp82,8 miliar untuk pembelian lem aibon yang diajukan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Terkait itu, ia menegaskan, pihaknya sangat menentang adanya anggaran yang diajukan oleh Disdik sebanyak Rp82 miliar untuk membeli lem aibon.
"Jika itu ada, saya rasa sangat tidak perlu untuk diloloskan. Enggak jelas itu," tegasnya kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).
Baca Juga: Polemik Lem Aibon Rp82 M, Ternyata Anies Lagi Jahilin Ahok Garis Keras!
Baca Juga: Heboh Skandal Lem Aibon Seharga Rp82 Miliar, Anak Buah Anies: Iya Saya Salah!
Ia pun mempertanyakan diajukannya anggaran lem aibon oleh Disdik. Bahkan, ia pun khawatir, jika benar lem aibon itu diberikan kepada siswa maka akan disalahgunakan.
"Apa urusannya anak-anak dikasih kaleng lem aibon. Yang ada nanti disalahgunakan itu," ucapnya.
Selain itu, sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, ia pun meminta semua anggota dewan lebih teliti lagi dalam anggaran yang diajukan oleh SKPD. Agar tak ada polemik pembelian lem aibon seperti sekarang ini.
"Sebagai anggota Banggar, saya sampaikan bahwa ini cermin bahwa kita tidak bisa sembarangan atau asalan mencermati mengenai susunan anggaran yang disusun oleh SKPD. Ini warning untuk seluruh anggota dewan," tukasnya.
Diketahui, Anies menyebut bahwa sistem e-budgeting era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki kelemahan teknis. Kelemahan itu lantaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI mau tak mau harus mengisi semua komponen penganggaran secara spesifik, sekalipun belum ada pembahasan dengan DPRD.
"Setiap tahun, staf itu banyak yang memasukkan, (misalnya) “yang penting, masuk angka (ajuan anggaran) Rp 100 juta dulu. Toh nanti yang penting dibahas”,” ucapnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
