DPR Minta Pemerintah Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Anggota Komisi XI FPKS DPR RI Anis Byarwati menyarankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mendorong daya beli masyarakat. Hal itu dikatakan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dengan Kementrian Keuangan RI, Senin (4/11).

"Keputusan menaikkan iuran BPJS, tarif tol, dan tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi  rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB. Menurut BPS, peranan konsumsi rumah tangga  terhadap PDB mencapai 55,79 persen pada Triwulan II 2019. Jika kenaikan harga-harga barang yang diatur pemerintah tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sulit tercapai." katanya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

Baca Juga: Anak Buah Anies Minta Rp10 M untuk Jasa Konsultan, DPRD Kasih Rp6 M, Terus Bilang...

Baca Juga: Jaga Uang Negara, Sri Mulyani Bakal Sisir Aliran Dana Desa 'Hantu'

Lebih lanjut, ia mengatakann dalam rapat dengar pendapat pertama bagi anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan agenda evaluasi kinerja Kemenkeu tahun 2019 dan rencana anggaran tahun 2020 ini.

"Bicara soal pertumbuhan ekonomi, tidak lepas dari beberapa factor yang mempengaruhinya. Konsumsi rumah tangga, government evenditur, pemerintah kemudian investasi dan dana export." ujarnya.

Diantara hal yang disoroti pada rapat kali ini adalah masalah daya beli masyarakat. Ia menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia sangat ditunjang oleh konsumsi. Data BPS menyebutkan 55,75% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi. Pada dasarnya konsumsi terlihat dari daya beli masyarakat, dan daya beli masyarakat tergantung dari harga-harga yang ditentukan oleh pemerintah.

"Yang paling krusial update saat ini adalah pemerintah seharusnya mendorong atau memberi stimulus yang dapat menopang dan meningkatkan daya beli masyarakat. Tetapi kebijakan yang terjadi selama ini justru kebalikannya, seperti kenaikan iuran BPJS yang dinaikkan dua kali lipat dari tarif sebelumnya, kenaikan tarif tol, dicabutnya subsidi listrik untuk golongan 900 Volt yang semua kebijakan itu sangat menciderai masyarakat." ucapnya.

Menurut dia, dampak melemahnya ekonomi global terhadap ekonomi seharusnya dapat diantisipasi dan disikapi pemerintah dengan mengambil kebijakan yang tidak mempersulit masyarakat. "Kita memahami bahwa hampir semua kita pesimis dengan pertumbuhan ekonomi kita karena situasinya memang sangat sulit. Tetapi pemerintah perlu berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait dengan komponen-komponen yang berpengaruh terhadap daya beli disektor rumah tangga." katanya.

Tergeraknya Anis untuk menyoroti konsumsi rumah tangga, karena sektor rumah tangga bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang bersifat harian. Kebutuhan akan energi listrik, belanja bahan pokok dan kemudahan akses kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah dengan menjaga unsur-unsur yang berpengaruh terhadap harga agar tetap stabil dan tidak melonjak naik. 

"Jadi keputusan mereka membayar BPJS, tarif tol, tarif listrik akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan kontribusinya terhadap PDB dan kalau kenaikan harga barang2 itu tetap dilakukan, maka pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan 5,3% khawatir akan sulit tercapai." tandasnya.