Lagi-Lagi Fadli Zon...

Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menyoroti pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim terkait Hari Guru Nasional. Ia menilai dalam pidatonya tidak ada isu kesejahteraan guru.

Menurutnya, Nadiem lebih banyak memberikan pesan yang bersifat arahan daripada penghargaan kepada para guru.

"Dalam naskah pidato Mendikbud untuk memperingati Hari Guru tahun ini, saya melihat, kesejahteraan guru juga belum menjadi perhatian utama," katanya dalam keterangan yang diterima, Senin (25/11/2019).

Baca Juga: Kasihan, Nyinyirin Fadli Zon Cuma Dianggap Hiburan sama Istana

Baca Juga: Diminta Sopan, Eh Fadli Zon Nyinyirin Ahok Lagi

Lanjutnya, ia menyayangkan Nadiem tidak menyinggung masalah kesejahteraan guru. Padahal, menurutnya, semangat utama dari peringatan Hari Guru Nasional adalah agar semua pihak, terutama pemerintah, bisa menghormati, mengapresiasi, dan meningkatkan kesejahteraan guru.

Ia pun menyatakan bahwa ketiadaan isu kesejahteraan guru dalam pidato Nadiem ini pun patut menjadi pertanyaan besar.

"Ini patut menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa isu kesejahteraan guru tidak ada dalam public address Mendikbud," katanya.

Selain itu, ia mengungkapkan Indonesia dalam kondisi darurat guru saat ini. Fadli berkata, berdasarkan data Kemendikbud, jumlah guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini hanya 1,3 juta orang atau jauh di bahwa kebutuhan guru se-Indonesia yang mencapai 2.1 juta.

Fadli pun menyatakan bahwa langkah pemerintah menutupi kekurangan guru di Indonesia lewat pengadaan tenaga honorer justru akan memunculkan masalah baru. Pasalnya, kesejahteraan guru honorer masih jauh dari kata layak.

Kata dia, pemerintah juga tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer hingga saat ini.

Hal itu, menurutnya, terlihat dari pernyataan Menko Pembangunan dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu yang menyampaikan bahwa pihaknya tak bisa memenuhi kuota pengangkatan 156 ribu guru honorer lantaran banyak yang tidak memenuhi syarat.

"Jika sikap seperti itu yang selalu dikedepankan, menurut saya, pemerintah memang setengah hati memperhatikan guru honorer. Kalau kuota tersedia, dan secara real tenaga guru honorer juga dibutuhkan, kenapa statusnya untuk menjadi PNS dipersulit?" ujarnya.