Digugat Karena Angkat 12 Wamen, Jokowi Masih Santai

Lanjutnya, ia pun membantah bahwa penambahan wamen adalah pemborosan dan tumpang tindih dengan struktur kementerian. Bahkan, ia berkilah, penunjukan wamen karena sangat diperlukan untuk membantu kerja para menteri di kabinetnya.

"Ya itu kan kita penilaian. Karena kita ini kan mengelola negara sebesar 17 ribu pulau, 267 juta itu tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang miliki beban yang berat tentu saja membutuhkan kontrol butuh pengawasan butuh cek lapangan. Itulah kenapa kita berikan," ucap dia.

Kemudian, mantan Gubernur DKI Jakarta pun mencontohkan bebarapa kementerian yang dianggap memiliki tugas yang cukup berat.

"Contoh saja BUMN 143 perusahaan hanya dipegang oleh menteri ya sangat berat ya. Contoh lagi Kemendes, 75 ribu desa di seluruh tanah air. Tanya Mendes saja siapa yang ngontrol dananya siapa yang ngontrol bahwa anggaran itu sampai ke tujuan. Saya kira itu tujuannya ke sana," ucapnya.

Diketahui, pengangkatan wamen di kabinet pemerintahan Jokowi digugat ke MK karena cenderung dianggap pemborosan anggaran.