Mengukur Efektivitas BUMN dalam Tata Niaga Beras

Galuh melanjutkan, "Sedangkan di Indonesia, kebijakan proteksionis berdampak pada kesejahteraan konsumen dikarenakan semakin besarnya ketimpangan antara harga beras domestik dan internasional."

Temuan berikutnya, kata Galuh, adalah ketidakseimbangan struktur dalam organisasi monopolistik serta monopsonistik (di Malaysia) adalah munculnya distorsi pasar yang tidak diinginkan.

Bentuk-bentuk distorsi tersebut antara lain pasar yang tidak kompetitif dan minim inovasi, minimnya kesempatan melakukan mobilisasi bagi produsen berpenghasilan rendah, serta akses yang terbatas pada nutrisi yang berkualitas dan murah bagi konsumen hingga berdampak pada keseluruhan ekonomi.

Baca Juga: Permudah Belanja Logistik Pangan, Bulog Grandlaunching Toko Online PangananDotCom

Kebijakan stabilisasi yang dilakukan kedua negara cukup berhasil melindungi produsen padi dan konsumen beras dari guncangan harga internasional. Akan tetapi, kebijakan stabilisasi ini membebani dan merugikan konsumen karena harus menanggung pajak tidak langsung, terutama saat harga beras global jatuh di bawah harga beras domestik.

Pada akhirnya, lanjut Galuh, kehadiran BUMN dari sejak awal pendirian hingga saat ini sudah berevolusi secara signifikan dan mengikuti perkembangan pasar. Dengan perkembangan teknologi dan e-commerce, harga impor dan kebutuhan untuk melakukan perdagangan beras yang sentralistik dapat dikurangi.

Lebih jauh, diskusi mengenai ketahanan pangan pun semakin berkembang ke ranah keamanan nutrisi dan kelestarian lingkungan, tidak hanya terbatas pada aksesibilitas dan ketersediaan pangan saja. Oleh karena itu, perlu untuk menilai kembali kebutuhan dan tujuan dari BUMN sebagai solusi bagi permasalahan ketahanan pangan saat ini.