Sejumlah pendukung mendengarkan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa saat menyampaikan orasi politiknya pada Kampanye Terbuka PPP di Lapangan Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (12/4/2019). Suharso Monoarfa mengajak pendukungnya untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 17 April mendatang dan menargetkan perolehan suara PPP harus naik untuk mendapatkan 16 kursi di Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya minimal 12 sampai 14 kursi, DPR RI 2 kursi, DPRD Provinsi 1 kursi. | Kredit Foto: Antara/Adeng Bustomi
Partai Persatuan Pembangunan bakal memajukan pelaksanaan Muktamar pada 2020 dan menegaskan tak akan menggelar Muktamar islah dengan PPP pimpinan Ketua Umum Humphrey Djemat.
"Tak ada Muktamar islah, yang ada Muktamar, dilakukan oleh DPP yang diakui negara," kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Minggu (15/12/2019).
Mengenai masih adanya kader-kader PPP di kubu Humphrey, dia mempersilakan mereka kembali ke PPP pimpinan Suharso Monoarfa. Baidowi menyebut banyak juga yang telah menyeberang ke pihaknya.
Baca Juga: PPP: Wantimpres Pilihan Jokowi Kompeten Kok!
Baidowi mengklaim sudah tidak ada lagi konflik di tubuh partai berlambang Ka’bah itu. Dia menyatakan PPP-nya yang hasil Muktamar Pondok Gede telah diakui secara sah oleh negara.
Namun, dia menganggap hal yang biasa jika masih ada yang mengaku-ngaku ketua umum PPP selain kepengurusannya. Dia membandingkan nabi saja ada juga yang nabi palsu.
"Persoalan ada yang mengaku sebagai ketua umum itu biasa saja. Zaman dulu saja ada yang mengaku nabi palsu saja. Nabi saja ada yang ngaku palsu, apalagi ketua umum," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Tanayastri Dini Isna
