Bamsoet: Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua Harus Bisa Mewujudkan Papua Damai

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (FOR PAPUA), yang pada hari ini resmi mendapatkan Surat Keputusan pembentukan dari MPR RI, bisa bergerak cepat menjadi bagian solusi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan selaras. Sejalan dengan semangat sila ke-5 Pancasila dalam mewujudkan 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia'.

Baca Juga: Bamsoet Dukung Gugatan Pemerintah Atas Pelarangan Ekspor CPO ke Uni Eropa

"FOR PAPUA yang berisi anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat, akan menguatkan posisi MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat Papua, para anggota dewan tersebut punya posisi kuat membangun jembatan dialog dengan berbagai elemen masyarakat Papua. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi Papua, jalan dialog merupakan kunci utama agar berbagai permasalahan tersebut bisa diurai dan dicari solusinya sesuai aspirasi masyarakat Papua," ujar Bamsoet saat memberikan SK Pembentukan FOR PAPUA, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Selasa (17/12/19).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (F-PPP). Sedangkan anggota FOR PAPUA, antara lain Ketua Yorrys Raweyai (Anggota DPD RI Dapil Papua), serta para anggota lainnya seperti Robert Kardinal (Anggota DPR RI Dapil Papua Barat F-Golkar), Trifena M. Tinal (Anggota DPR RI Dapil Papua F-Golkar), dan Willem Wandik (Anggota DPR RI Dapil Papua F-Demokrat).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, daerah Papua selain menyimpan berbagai kekayaan alam juga menyimpan keharmonisan hidup yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang dirilis Kementerian Agama pada 11 Desember 2019, Provinsi Papua Barat berada di urutan pertama sebagai daerah paling toleran di Indonesia, dengan skor mencapai 82,1. Sedangkan Provinsi Papua menempati urutan ke-6 dengan skor 79,0, berada dibawah NTT (peringkat ke-2, skor 81,1), Bali (peringkat ke-3, skor 80,1), Sulawesi Utara (peringkat ke-4, skor 79,4), dan Maluku (peringkat ke5, skor 79,4).