Sekretaris Umum (Sekum) FPI Munarman menyatakan pihaknya menolak keras gelaran musik Djakarta Warehouse Project (DWP). Bahkan, ia mengaku sempat temui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyampaikan penolakan mereka.
"FPI bersama para alim ulama sudah bertemu Gubernur DKI Selasa kemarin, dan sudah menyampaikan bukti-bukti berbagai barang haram yang dijual di dalam area DWP," katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (19/12/2019).
Baca Juga: Si Banjir Hantui Ibu Kota: Antara Kinerja Anies dan Janji Jokowi
Baca Juga: Penghargaan Colosseum Dicabut, FPI: Semoga Pak Anies Tetap Istiqomah
Lanjutnya, dalam pertemuan tersebut ia meminta Anies agar kegiatan bersifat hedonisme itu tak lagi diberi izin.
Selain itu, FPI juga memprotes pemberian penghargaan Adikarya Wisata 2019 kepada diskotek Colosseum yang memenangi kategori Nominasi Hiburan & Rekreasi - Klab Malam & Diskotik.
"Kita sudah sampaikan agar kegiatan hura-hura hedonisme dan maksiat tersebut tidak lagi diberi izin oleh Dinas Pariwisata," katanya.
Lebih lanjut, ia mendukung Anies untuk membersihkan oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang. "Kita juga mendapat informasi bahwa ada banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan izin kegiatan dan izin hiburan malam berkedok pariwisata. Jadi kita dukung gubernur untuk membersihkan oknum-oknum tersebut agar tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya," ungkapnya.
Diketahui Pemprov DKI Jakarta mengatakan DWP memberikan pendapatan asli daerah dari sektor pajak. Pada pertunjukan terakhir tahun 2017, DWP memberikan pemasukan senilai Rp 10 miliar. Selain itu, DWP membuat Jakarta salah satu destinasi wisata unggulan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil