Obligasi Daerah, Inovasi Pembiayaan Percepatan Pembangunan Jabar

Dia menyebutkan penolakan,  merupakan dinamika yang biasa saja. Jikapun pada ujungnya proyek yang akan didanai tidak visible maka sebaiknya dipaksakan. Menurutnya, proses itu yang harus dijalankan bagaimana semua stakeholder ikut membantu tidak hanya saat awal diterbitkan tapi juga kemampuan pemda dalam memastikan pengembaliannya baik bunga atau bagi hasil maupun pokoknya. 

"Wajar saja, Baik pemerintah daerah maupun DPRD memiliki konsen dan betul-betul memastikan perencanaan dan kapasitas pengembalian supaya dikemudian hari tidak ada kendala yang berdampak luas,"ungkapnya

Sementara itu, Dekan FEB Unpad Yudi Azis menambahkan untuk menjawab kekhawatiran yang ada maka langkah awal pilihlah proyek yang murah dan strategis kemudian tempatkan orang yang tepat. Untuk memilih proyek yang tepat kuncinya ada di feasibility study artinya dengan kata lain aspek legal, bisnis, dan teknis dari proyek tersebut harus jelas. 

“Dari tiga itu jika ingin sustain maka bisnisnya dulu karena obligasi itu harus dikembalikan uangnya bukan barangnya. Maka start awalnya bisa tidak mengembalikan pokok dan bunganya,” katanya

Selain itu, ada faktor lain yang harus diperhatikan, yakni terkait biaya yang dikeluarkan. Sebab, perhitungan biaya menjadi kacau manakala banyak orang yang berkepentingan dan adanya inefisiensi.

Disinggung mengenai persoalan yang dihadapi provinsi lain yang masih berproses di DPRD, Yudi kembali menekankan, kata kuncinya adalah pemilihan proyek. Menurutnya untuk project selection ke DPRD nilai bisnis hanya satu dari sekian nilai yang ditawarkan. Tetapi nilai sosiallah yang harus dikuatkan.

“Kuncinya agar berhasil pilih orang dan pansel harus benar dulu karena dialah yang akan mengambil keputusan besar,” tambahnya