Target Pendapatan Turun, DPRD Jabar Minta Strategi Ekonomi Lebih Agresif dalam APBD 2026

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 memasuki fase krusial. 

Dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Kamis (13/11/2025), tiga fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda APBD dengan menyoroti berbagai aspek fundamental ekonomi daerah, mulai dari efektivitas belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga strategi menjaga ketahanan ekonomi di tengah perlambatan global.

Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menegaskan bahwa sesi ini merupakan kelanjutan dari tahapan penyusunan APBD usai Nota Pengantar Gubernur. Sesuai kesepakatan Badan Musyawarah, pandangan umum kali ini dibacakan tiga fraksi, sementara fraksi lainnya menyampaikan pandangan tertulis.

“Setelah pandangan umum fraksi-fraksi, tahapan selanjutnya adalah jawaban gubernur yang dijadwalkan pada 14 November 2025,” ujarnya.

Fraksi PDIP menilai kebijakan umum RAPBD 2026 harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan roda ekonomi. Anggota Fraksi PDIP Bayu Satya Prawira menyebut penyerapan anggaran perlu lebih efektif agar tidak menimbulkan Silpa yang tinggi, yang kerap menghambat pencapaian target fiskal tahun berikutnya.

PDIP menegaskan prioritas pada: kedaulatan pangan, program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penanganan kawasan kritis dan mitigasi bencana.

Baca Juga: Investor Singapura Suntik Rp13,5 Triliun, BIJB Kertajati Siap Disulap Jadi Superhub Ekonomi Jawa Barat

Menurut PDIP, berbagai program tersebut merupakan fondasi penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Adapun, Fraksi PKB: Pendidikan Pesantren dan Ekonomi Sosial Harus Masuk Prioritas APBD Fraksi PKB melalui M. Lillah Sahrul Mubarok menekankan pentingnya keberpihakan anggaran pada sektor pendidikan berbasis pesantren, yang dinilai sebagai pilar peradaban sekaligus bagian dari ekonomi sosial Jabar.

PKB menyoroti; kebutuhan peningkatan sarana pesantren, insentif guru ngaji dan tenaga pendidikan keagamaan, perluasan beasiswa santri, serta pencarian solusi atas hilangnya Bantuan Penyelenggaraan Madrasah dan Sekolah (BPMU) yang berdampak pada tunjangan guru swasta.

Selain itu, PKB menilai kekurangan guru BK juga berdampak jangka panjang pada kualitas SDM, sehingga percepatan formasi menjadi kebutuhan mendesak.

Sementara itu, sorotan tajam terhadap kondisi fiskal datang dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam data proyeksi RAPBD 2026, pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp28,78 triliun, sementara belanja daerah berada di angka Rp28,49 triliun.

Anggota Fraksi Demokrat Jenal Arifin menjelaskan struktur pendapatan tersebut terdiri dari PAD: Rp18,85 triliun, Pendapatan transfer: Rp9,90 triliun, Lain-lain pendapatan sah: Rp23,86 miliar

Baca Juga: WJIS 2025: Jawa Barat Jadi Pusat Investasi Hijau dan Smart Economy di Asia Tenggara

Namun Demokrat mencermati adanya penurunan target di sejumlah pos pendapatan, khususnya pendapatan transfer. Mereka mendorong pemerintah daerah meningkatkan akurasi data pajak dan menggali sumber pendapatan baru agar kemandirian fiskal Jabar tetap terjaga.

Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya belanja yang produktif, khususnya untuk infrastruktur dasar, layanan publik, pangan, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerjayang diyakini akan memberi efek pengganda terhadap perekonomian daerah.

Pandangan tiga fraksi tersebut menunjukkan bahwa APBD 2026 menjadi instrumen kunci dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Jabar. Dengan proyeksi pendapatan yang menantang serta kebutuhan belanja yang semakin kompleks, DPRD menilai pemerintah harus memperkuat strategi fiskal agar APBD benar-benar mampu mendorong pertumbuhan, menekan ketimpangan, dan membuka lapangan kerja.