Menhan Prabowo Subianto (kiri) bersama Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A Taufiq R (tengah) dan Menlu Retno Marsudi menyapa wartawan seusai konferensi pers terkait kasus Natuna di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1/2020). Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan pernah mengakui klaim sepihak China atas teritorial di bagian laut Natuna yang disebut Nine Dash Line?seusai peristiwa masuknya kapal nelayan dan Coast Guard China pada akhir Desember 2019. ANTARA FOTO//aww. | Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mendukung sikap tegas Menteri Luar Negeri atas klaim China terhadap Laut Natuna. Di saat bersamaan, PKS juga menyayangkan sikap lembek Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang seolah menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.
"Pak Prabowo sebagai Menhan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, maka bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2020).
Kholid melanjutkan, pemerintah harusnya kompak memprotes keras kebijakan Tiongkok yang mengklaim sepihak kedaulatan wilayah Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di laut Natuna.
Baca Juga: Prabowo Lemah Hadapi China, Respons Istana Cuma. . .
"Jika sudah menyangkut kedaulatan negara, pemerintah harus bersikap keras dan tegas. Tidak boleh lembek. Meskipun kepada negara sahabat seperti Tiongkok," ucapnya.
Oleh karenanya, ia juga meminta agar Presiden Joko Widodo dapat bertindak tegas terhadap apa yang dilakukan oleh China. Karena sikap politik luar negeri Indonesia jelas terkait klaim ZEE di wilayah Laut Natuna dan Laut Tiongkok Selatan.
Indonesia berpegang teguh kepada hukum Internasional dalam UNCLOS 1982 dan keputusan pengadilan arbitrase PBB terkait klaim negara-negara di Laut Tiongkok Selatan.
Baca Juga: Soal Natuna, Sikap Indonesia Beda dengan Vietnam, Sindiran Demokrat Jleb Banget!
"Presiden Jokowi harus bersikap jelas dan tegas.Tiongkok sebagai bagian komunitas internasional, harus menghormati norma dan hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa-bangsa di dunia" ucapnya.
Kholid menambahkan, ia sangat mengapresiasi respons tegas Menteri Luar Negeri yang langsung mengirimkan nota protes ke Pemerintah Tiongkok sebagai komitmen serius Pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
