Kacang Rakyat Kalahkan Kacang Garuda

Lintas Sektor

Ada 18 kementerian yang mengurus UMKM. Kini, koordinasi dipusatkan di Kementerian Koperasi dan UKM. Melalui One Gate Policy (Kebijakan Satu Pintu), Kementerian Koperasi dan UKM menyusun Strategi Nasional Pengembangan UMKM.

Teten mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sebuah business model untuk mengembangkan UMKM. Dalam model kemitraan kopi, misalnya, kementeriannya berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk penyediaan lahan dan hutan, Kementerian Pertanian untuk good agriculture practice dan good handle process, Kementerian PUPR untuk infrastruktur dasar dan produksi.

Baca Juga: Ambisus, Teten Dongkrak Nilai Ekspor UKM 2024 Naik Fantastis

Untuk pembiayaannya, Kementerian Koperasi dan UKM berkoordinasi dengan bank/non-bank, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI). BUMN atau swasta yang telah melakukan kontrak kerja sama akan melakukan pembayaran ke bank, juga melakukan pembelian produk UMKM.

Kopi yang dihasikan akan diolah di factory sharing atau shelter pengolahan. Kopi dengan kualitas grade A akan diekspor dan dipasarkan ke pasar modern melalui off taker, dalam hal ini BUMN atau swasta. Sementara produk grade B, C, dan D dipasarkan di pasar tradisional, ritel, dan konsumsi.

Business model ini akan diterapkan pada produk-produk UMKM lainnya seperti, pisang, udang tambak, kacang, furnitur, dan lain-lain. Lewat model ini, produk UMKM diperkirakan akan mampu bersaing dengan produk lain yang sudah bermerek. Dengan begitu, tak berlebihan kiranya jika dikatakan "kacang rakyat akan mengalahkan kacang Garuda".