Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mendukung sikap tegas Pemerintah Indonesia untuk tidak kompromi dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengenai pelanggaran hukum internasional batas wilayah di Laut Natuna Utara.
Hal itu dikatakan Megawati dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus HUT ke-47 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1/2020).
"Sebagai Ketua Umum, saya mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan bukan hal yang dapat dinegosiasikan," kata Presiden Republik Indonesia Ke-5 itu.
Baca Juga: Presiden Hadiri Rakernas dan HUT PDIP
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Natuna merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Natuna, bagian dari wilayah teritorial Indonesia, baik secara defacto maupun dejure. Bahkan, menurutnya, di wilayan Natuna ada 81.000 penduduk Indonesia.
"Natuna ini adalah wilayah teritorial Indonesia. Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya. Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar," tegas Jokowi saat melakukan kunjungan ke Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti
