Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
"Keberadaan beliau sebagai kader parpol yang menjadi Menkumham saja, itu masih banyak pihak yang mempermasalahkan, apalagi beliau melibatkan diri terkait kasus yang membelit parpolnya," tuturnya.
Yasonna sebelumnya terlihat mendampingi pimpinan PDIP seperti Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat memberikan pernyataa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta pada Rabu (15/1/2020) malam. Konperensi pers ini terkait PDIP membentuk tim hukum untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan komisioner KPU non-aktif Wahyu Setiawan dan politisi PDIP Harun Masiku menyangkut kasus proses pergantian antar waktu atau PAW.
Baca Juga: KPU Tangkis Klaim PDIP yang Ngaku Tak Ajukan PAW
Tim hukum dibentuk, lantaran menurut PDIP, upaya penggeledahan kantor partai itu menyalahi UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Sebab, keinginan menggeledah tidak disertai prosedur yang diatur dalam undang-undang itu, yakni melalui izin Dewan Pengawas atau Dewas.
Melalui pesan singkatnya, Yasonna mengatakan bahwa dia hadir dalam kapasitas sebagai Ketua DPP PDIP.
"Saya di sana bukan sebagai Menkumham. Saya sebagai Ketua DPP bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan (DPP PDIP)," kata Yasonna, Kamis (16/1/2020).
Dia menegaskan hadir bukan atas nama menteri. Ia menekankan atribut yang dipakai adalah kader partai, bukan sebagai menteri. "Pakaian saya pakai logo partai," tutur Yasonna.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
