BPJS-Listrik Naik, Sekarang Giliran LPG. Kasihan Rakyat Kecil Makin Tercekik, Pemerintah Tolong!

Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) menilai rencana pemerintah untuk mencabut subsidi gas 3 kg sebagi bentuk disinsentif untuk UKM. Pasalnya, kebijakan ini jelas bakal merugikan UMKM dan disinsentif terhadap usaha mereka.

Suroto, Ketua AKSES, menyebut bahwa pelaku usaha yang ada di Indonesia saat ini didominasi usaha mikro dan kecil. Sejumlah 99,9 persen atau 64 juta pelaku usaha bergantung sekali pada elpiji 3 kg tersebut.

"Mereka sangat bergantung pada pemberian insentif fiskal, dan salah satunya berupa subsidi gas," papar Suroto melalui pesan singkatnya kepada redaksi Warta Ekonomi, Minggu (19/1/2020).

Baca Juga: Perihal Harga Elpiji 3 Kg, Jokowi Tegas Bantah: Tak Ada Harga Naik

Kalaupun ditinjau dari kebutuhan rumah tangga biasa, sambungnya, mereka juga merupakan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Jadi, tidak ada alasan pembenaran yang rasional.

Pencabutan subsidi ini, ditekankan Suroto, jelas kontraproduktif terhadap upaya pemerintah, yang katanya ingin melakukan scaling up untuk usaha mikro dan kecil. Selain akan memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat kecil.

Dia kembali menegaskan, "Kami memahami bahwa pemerintah sekarang sedang menghadapi defisit fiskal yang besar. Tapi dengan mencabut subsidi gas 3 kg, ini akan membuat usaha kecil semakin terjepit."

Pencabutan subsidi gas 3 kg ini jelas tidak adil dan menandakan bahwa pemerintah selalu menjadikan rakyat kecil sebagai bumper. Sebut misalnya dalam kenaikan beban listrik dan iuran BPJS.

Defisit fiskal yang ada saat ini, menurut Suroto, karena kesalahan pemerintah yang terlalu boros dalam pengeluaran rutinnya dan juga pengeluaran yang terlanjur ugal-ugalan untuk fokus pada infrastruktur. Selain pengendalian yang kurang terhadap produk importasi.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Naik, Elpiji 3 Kg Juga Naik, Kasihan Banget Rakyat Kecil...

"Mereka yang menikmati keuntunganya selama ini juga kelas menengah dan atas. Bukan masyarakat kecil di bawah. Pemerintah coba lihat di lapisan bawah. Hidup mereka saat ini sudah benar-benar tercekik," ujarnya dengan menggambarkan kemelaratan rakyat bawah.

Pengadaan kompensasi bagi UMKM pun dipandang Suroto tidak akan mendidik. Mereka harusnya diberikan insentif lain untuk menciptakan reserve fund agar bisa melalukan reinvestasi dan menaikkan kelasnya. Bukan dengan pemberian uang.

"Harga gas saat ini sekitar Rp18 ribu-Rp21 ribu. Kalau subsidi dicabut menjadi Rp35 Ribu. Sedangkan besaran subsidi gas 3 kg selama ini sekitar Rp50,6 triliun," tandasnya.