Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih ikut membenarkan temuan Kejaksaan Agung terkait 55 ribu transaksi aneh di bursa yang dilakukan PT Asuransi Jiwasraya. Ia mengaku melihat transaksi ribuan saham tersebut terjadi setahun jelang Pilpres 2019.
"Saya melihat transaksi yang aneh di dalam bursa. Yang kemudian kan kejaksaan sendiri sudah confirm menyatakan ada 55 ribu lebih transaksi yang melanggar hukum," katanya kepada wartawan, Senin (20/1).
Lanjutnya, ia juga menyebut kasus gagal bayar polis asuransi JS Saving Plan Jiwasraya lantaran disebakan oleh manajemen keuangan perusahaan yang buruk.
Baca Juga: Fenomena Keraton Dadakan, Demokrat: Pengalihan Isu Jiwasraya dan Asabri
Baca Juga: Wartawan: Pak, Buronan Harun Masiku Sudah di Indonesia? Ketua KPK: Bisa Sabar Gak!
Bahkan, jika mengacu pada laporan OJK Mei 2018, telah terjadi penyampaian laporan keuangan yang janggal dilakukan oleh direksi baru Jiwasraya Asmawi Syam.
Lebih lanjut, hal tersebut diperkuat saat Kantor Akuntan Publik (KAP) PricewaterhouseCoopers (PwC) mengoreksi laporan keuangan Jiwasraya tahun 2017, yang awalnya mencatat laba sebesar Rp2,4 triliun, lalu kemudian direvisi menjadi hanya Rp428 miliar.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
