Bagaimana 100 Hari Pertama Prabowo Jadi Menhan??

Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra menilai selama 100 hari menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang mengunjungi beberapa negara dalam rangka peningkatan kemampuan TNI 

Diketahui, selama 100 hari Prabowo telah berkeliling ke tujuh negara. Malaysia, Thailand, Turki, China, Jepang, Filipina, Prancis, dan Jerman dalam rangka diplomasi pertahanan.

“Tapi dari sisi lain, harus melihat juga prioritas apa saja dalam jangka pendek dan menengah dalam peningkatan kemampuan militer tersebut,” ucapnya kepada wartawan, Kamis (30/1/2020).

Baca Juga: Wadaw! Prabowo Mau Borong Jet Tempur Total Harga Rp72 T, Bu Sri Nyuruh Efisien: Uang Rakyat Ini

Baca Juga: Ketika Jokowi dan Prabowo Kompak Tinjau Kapal Selam Punya RI

Lanjutnya, ia pun ragu upaya Prabowo dapat memenuhi apa yang dicanangkan dalam rencana jangka panjang Minimum Essential Forces (MEF) tahap ke-3 (2020-24). Terlebih, alokasi anggaran pertahanan tahun 2020 sebesar Rp131,81 triliun.

Sambungnya, sejak Prabowo menjadi Menhan, seluruh kerja sama pertahanan utamanya pengadaan dan program alutsista diberhentikan dan belum terlihat keputusan apa yang akan diambil.

“Sementara dari sisi lingkungan strategis baru-baru ini juga Indonesia menghadapi pelanggaran wilayah ZEE oleh kapal-kapal China, yang mana nelayan China tersebut dikawal oleh kapal-kapal coast guard,” jelasnya.

Berarti, Indonesia butuh kekuatan agar ditakuti, sehingga tidak ada lagi upaya pencurian ikan oleh China. Bahkan, ia menilai kekuatan itu semakin mendesak untuk dimiliki mengingat isu-isu nontradisional di dalam negeri dan wilayah Asia Pasifik tidak dapat dihindari dan masih mendominasi seperti isu bencana alam, keamanan maritim, penculikan dan pebajakan di Laut Sulu, serangan siber, dan lain-lain.

“Memang secara obyektif kita belum bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh, tetapi ada beberapa catatan penting dalam evaluasi singkat kinerja Kemenhan ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kemenhan harus melakukan evaluasi menyeluruh MEF. Termasuk harus melihat dari ancaman lingkungan strategis saat ini dan mendatang     

“Kemudian menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan soal pengadaan alutsista,” ucapnya.