Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. | Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mempertanyakan sosok yang menjadi panglima tertinggi dalam kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Ia pun menyinggung peran Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yangk kerap yang kerap menjadi bumper dalam memberikan pernyataan di televisi dengan logika-logika yang bersifat menyesatkan.
"Siapa panglima tertinggi perampokan Jiwasraya ini? Menko Maritim dan Menko Polhukam sibuk jadi bamper di televisi dengan logika-logika sesat," katanya dalam akun Twitternya, Kamis (30/1/2020).
Baca Juga: 'Haram' Negara Nabi Jadi Polemik, Mahfud MD: Nabi Itu Sudah Ditutup
Baca Juga: Nama Tersangka Baru Jiwasraya Sudah Digenggam, Kejagung Umumkan Pekan Depan
Lanjutnya, ia pun menyebut semakin sesatnya logika pernyataan yang disampaikan Luhut dan Mahfud, maka ujung kasus Jiwasraya semakin tidak jelas.
Bahkan, ia juga meyakini kasus Jiwasraya dan buronan KPK Harun Masiku akan bertemu di satu titik.
"Makin sesat makin ketahuan jelas ke mana ujung kasus jiwasraya ini. Masiku dan Jiwasraya pasti ketemu di satu titik nanti! Rakyat monitor!" katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
